Sumber Foto Website Kantor Wali Kota Padang

Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum Sepenuhnya Tertib

Pemerintah Kota Padang pada Tahun 2024 menyajikan saldo Aset Tetap dalam Neraca sebesar Rp7.961.083.858.494,60. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.893.114.271.926,41

LPKAPNEWS.COM, PADANG — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat menemukan sejumlah besar masalah dalam pengelolaan dan pencatatan aset tetap Pemerintah Kota Padang per 31 Desember 2024. Nilai aset tetap bersih tercatat Rp7.961 triliun, namun pencatatan, pengamanan, verifikasi fisik, dan penghapusan belum tertib. Aset tanah tanpa luasan, kendaraan dikuasai mantan pejabat, barang hilang, gedung belum dikapitalisasi, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang mangkrak menumpuk menjadi temuan berulang yang belum tuntas. Seluruh pihak terkait menyatakan sepakat dan akan menindaklanjuti, Senin 12 Oktober 2026.

A. Gambaran Aset Tetap

Jenis Aset

Saldo 2024 (Rp)

Saldo 2023 (Rp)

Perubahan

Tanah

4.570.007.390.152,48

4.608.104.401.536,48

(38.097.011.384,00)

Peralatan dan Mesin

1.036.366.109.602,54

974.196.597.680,28

+62.169.511.922,26

Gedung dan Bangunan

2.336.337.973.691,42

2.226.858.584.554,15

+109.479.389.137,27

Jalan, Irigasi & Jaringan

3.374.180.079.076,92

3.296.051.445.913,71

+78.128.633.163,21

Aset Tetap Lainnya

129.917.882.374,40

125.265.986.904,95

+4.651.895.469,45

KDP

103.622.207.655,54

99.017.970.170,83

+4.604.237.484,71

Aset Konsesi Jasa

85.409.526.000,00

0,00

+85.409.526.000,00

Akumulasi Penyusutan

(3.674.757.310.058,70)

(3.436.380.714.833,99)

(238.376.595.224,71)

JUMLAH BERSIH

7.961.083.858.494,60

7.893.114.271.926,41

+67.969.586.568,19

B. Temuan Utama

1. Tanah Dicatat dengan Luas 0,00 m² — Rp63.555.462.706

378 register tanah di 7 SKPD tercatat tanpa luasan — berulang dari tahun lalu, belum tuntas.

Penyebab: biaya ganti rugi, jasa konsultan, hasil mutasi antar-SKPD belum dikapitalisasi ke aset induk.

SKPD

Jumlah Register

Nilai (Rp)

Dinas Pertanahan

341

37.693.587.516

Dinas PUPR

24

21.964.869.362

Dinas Perkim

2

1.083.504.070

Kec. Padang Utara

4

1.804.500.000

Kec. Lubuk Begalung

3

77.200.000

Kec. Koto Tangah

1

67.500.000

Dinas Perikanan & Pangan

3

864.301.758

Total

378

Rp63.555.462.706

2. Peralatan & Mesin: Dikuasai Pihak Lain, Hilang, Rusak Berat

a. Dikuasai Pihak Lain — Rp1.894.553.750

2 unit kendaraan dinas mewah masih dipakai mantan Ketua & Wakil Ketua DPRD (2019–2024):

Barang

Tahun

Nilai (Rp)

Pengguna

Mitsubishi Pajero

2019

594.300.000

Eks Ketua DPRD

Toyota Fortuner

2017

505.880.000

Eks Wakil Ketua DPRD

Subtotal

1.100.180.000

11 barang lain (laptop, alat kesehatan, organ) senilai Rp197.744.000 masih ditahan mantan anggota/pimpinan DPRD.

4 sepeda motor dinas hilang, belum ada laporan kehilangan resmi.

Surat penarikan telah dikirim tanpa tanggapan; proses penjualan/pengembalian belum dijalankan.

b. Tidak Diketahui Keberadaannya — Rp1.430.788.888,43

317 unit di Sekretariat DPRD + 3 unit di Kec. Koto Tangah = 320 unit tidak ditemukan saat pemeriksaan fisik, namun masih ada di daftar aset.

c. Rusak Berat Belum Dihapus — Rp614.838.840

Sekretariat Daerah menyimpan aset rusak berat yang sudah dihentikan penggunaannya, belum diusulkan penghapusan.

3. Gedung & Bangunan Belum Dikapitalisasi — Rp39.269.822.036,68

132 register di 14 SKPD berupa biaya renovasi, perencanaan, pengawasan dicatat terpisah — tidak digabung ke nilai aset induk. Menyebabkan nilai aset & penyusutan tidak akurat.

4. Data Jalan Tidak Sesuai — 1.062 ruas vs 5.082 register

SK Wali Kota tetapkan 1.062 ruas jalan, namun KIBAR mencatat 5.082 register — selisih 4.020. Sebagian tercatat berulang per pekerjaan pemeliharaan/rehabilitasi tanpa digabung ke induk; pemilahan per kategori jalan belum jelas. Tanah di bawah jalan juga tidak cocok datanya.

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) — Rp103,6 Triliun, Banyak Mangkrak

Saldo Rp103.622.207.655,54 — 1.187 register berumur >1 tahun:

Status

Nilai (Rp)

Akan dilanjutkan

68.476.780.631,76

Selesai tapi belum pindah ke aset tetap

14.763.779.953,74

Belum jelas kelanjutannya

9.415.997.721,45

Tidak akan dilanjutkan

5.233.744.320,38

Proyek yang batal/tidak dilanjutkan wajib dihapus dari neraca dan diungkapkan di CaLK — belum dilakukan.

C. Dasar Ketidaksesuaian & Akibat

PP No. 71/2010 (SAP): KDP selesai dipindahkan ke aset tetap; KDP dihentikan permanen dihapus dari neraca; biaya penambahan dikapitalisasi ke aset induk.

Permendagri No. 19/2016 jo. No. 7/2024: Pengguna wajib inventarisasi, amankan, usulkan penghapusan; pinjam pakai kendaraan tidak boleh melampaui masa jabatan.

Akibat: Laporan keuangan tidak wajar; risiko kehilangan aset; administrasi tertinggal; peluang pemanfaatan pribadi atas milik daerah.

D. Rekomendasi BPK

Wali Kota diperintahkan agar:

Sekretaris Daerah — perkuat pengawasan BMD menyeluruh;

Kepala BPKAD:

Telusuri & temukan aset hilang Rp1.430 juta;

Usulkan penghapusan aset rusak berat Rp614 juta;

Kapitalisasi biaya renovasi/perencanaan ke aset induk;

Sekretariat DPRD + BPKAD — tarik kembali seluruh aset yang masih dikuasai mantan pejabat/anggota DPRD; proses penjualan sesuai aturan atau kembalikan segera;

Dinas PUPR + Perkim — sesuaikan data ruas jalan dengan SK Wali Kota, cocokkan dengan tanah di bawah jalan;

Dinas Pertanahan, PUPR, Perkim, Kecamatan terkait — inventarisasi ulang tanah, lengkapi data luasan;

Seluruh Kepala SKPD — evaluasi KDP: pindahkan yang selesai, hapus yang batal, jelaskan yang tertunda di CaLK; perbaiki pengawasan & penatausahaan rutin.

DAFTAR LENGKAP SELURUH TEMUAN BPK KOTA PADANG TA 2024

No

Temuan

Nilai Terlibat (Rp)

Tindakan Diperlukan

1

Pengelolaan Dana BOS

458.603.140

Tarik/perbaiki

2

Pengadaan genset RSUD dr. Rasidin

785.092.993

Tarik/perbaiki

3

BLP Jasa Konsultansi — 3 SKPD

173.687.275

Tarik/perbaiki

4

Kekurangan Volume RKB — Dinas Pendidikan

70.092.320

Tarik/perbaiki

5

Belanja Modal Jalan — 4 SKPD

1.214.481.469

Tarik/perbaiki

—

Swakelola Lubuk Begalung

161.641.800

✅ Sudah disetor

6

Belanja Hibah — 3 SKPD

2.204.104.000

Sebagian ditagih

7

Pin Emas DPRD — Salah Klasifikasi Aset

295.425.000

Catat aset tetap

8

Perlengkapan Peserta Didik — Pemahalan & Denda

440.406.666

Tarik Rp437 Juta + denda Rp3,1 Juta

9

Insentif Guru TPA/TPQ-MDT — Salah Klasifikasi Akun

6.077.300.000

Koreksi akun anggaran

10

Pengelolaan Kas — LS ke Bendahara & Rekening Pribadi

142.279.411.198

Hentikan, perbaiki prosedur

11

BMD — Tanah tanpa luasan

63.555.462.706

Lengkapi data tanah

12

BMD — Aset dikuasai pihak lain

1.894.553.750

Tarik/kembalikan

13

BMD — Aset hilang/tidak ditemukan

1.430.788.888

Telusuri/usulkan hapus

14

BMD — Aset rusak belum dihapus

614.838.840

Usulkan penghapusan

15

BMD — Gedung belum dikapitalisasi

39.269.822.036

Kapitalisasi ke aset induk

16

BMD — KDP tidak akan dilanjutkan

5.233.744.320

Hapus dari neraca

TOTAL NILAI TERKAIT

Rp274.416.649.000

TOTAL HARUS DIKEMBALIKAN/DITAGIH

Rp5.641.891.200

Editor Angcelherman

Sumber Laporan ini disusun berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumatra Barat