Sumber Foto Website Kantor Bupati Tanah Datar

Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai

LPKAPNEWS.COM, TANAH DATAR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat menemukan sejumlah kelemahan signifikan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Tanah Datar per 31 Desember 2025. Nilai aset tetap tercatat Rp918.342.895.752,00, naik dari tahun sebelumnya — namun pemeriksaan mengungkap pencatatan tidak lengkap, ketidaksesuaian data, hingga aset rusak berat akibat bencana yang masih tercatat dalam kondisi baik, Sabtu 3 Oktober 2026.

A. Gambaran Aset Tetap

No

Jenis Aset Tetap

31 Des 2025 (Rp)

31 Des 2024 (Rp)

Kenaikan (Rp)

1

Tanah

299.203.251.230,65

298.298.004.730,65

905.246.500,00

2

Peralatan dan Mesin

571.247.839.880,01

505.485.657.075,89

64.680.214.530,12

3

Gedung dan Bangunan

856.544.644.620,63

826.642.260.767,53

29.902.383.853,10

4

Jalan, Irigasi & Jaringan

1.674.892.514.430,04

1.666.483.654.883,40

8.425.179.546,64

5

Aset Tetap Lainnya

44.095.458.984,68

39.180.528.051,68

4.914.930.933,00

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

28.791.141.488,50

15.892.410.425,50

12.898.731.063,00

7

Akumulasi Penyusutan

(2.556.431.954.882,51)

(2.448.477.120.713,29)

(107.654.127.790,22)

JUMLAH

918.342.895.752,00

903.505.395.221,36

B. Pencatatan Daftar BMD Belum Lengkap

Informasi wajib pada Daftar Barang Milik Daerah (BMD) belum terisi untuk ratusan hingga ribuan aset:

Jenis Aset

Data Belum Lengkap

Jumlah Aset

Tanah

Alamat/lokasi

19 aset

Tanah

No & tgl sertifikat, penggunaan

1.143 aset

Gedung & Bangunan

Luas bangunan

1.909 aset

Gedung & Bangunan

Alamat/lokasi

1.176 aset

Jalan, Irigasi & Jaringan

Lokasi

835 aset

Jalan, Irigasi & Jaringan

Panjang & lebar konstruksi

1.883 aset

C. Jumlah Ruas Jalan Tidak Sesuai SK Bupati

Sumber Data

Jumlah Ruas Jalan

Daftar BMD — Jalan, Irigasi & Jaringan

1.398 ruas

SK Bupati No. 100.3.3.2/571/PUPRP-2024

545 ruas

Selisih

+853 ruas

Penyebab: Satu ruas jalan tercatat sebagai beberapa aset terpisah di Daftar BMD. Dinas PUPRP masih melakukan inventarisasi.

D. 33 Aset RSUD Belum Dicatat ke BMD

Pemeriksaan fisik di RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar menemukan 33 unit peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam BMD. Aset tersebut merupakan tambahan/pemberian gratis dari penyedia pengadaan tahun 2025 — pengurus barang tidak mengetahui nilai perolehannya sehingga belum mencatatnya. Akibatnya, nilai aset di neraca tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

E. Kapitalisasi Belum Diikuti Penyesuaian Masa Manfaat

Renovasi/restorasi yang nilainya melebihi ambang batas persentase telah dikapitalisasi ke nilai aset induk — namun masa manfaat aset tidak diperbarui sesuai kebijakan akuntansi:

Kelompok Aset

Jumlah Aset

Persentase Nilai Renovasi vs Harga Perolehan

Gedung & Bangunan

11 aset

54,26% – 1.285,40%

Jalan, Irigasi & Jaringan

6 aset

59,89% – 2.654,45%

Akibatnya, beban penyusutan yang tercatat tidak sesuai — aset seharusnya memperpanjang masa manfaat 2–6 tahun tergantung persentase perbaikan.

F. Aset Rusak Berat & Hilang Akibat Bencana Masih Tercatat "Baik"

1. Kebakaran Kantor Dinas Pertanian (27 Juni 2025)

Bangunan utama rusak total: Rp198.625.000

Peralatan & mesin rusak: Rp2.175.355.090

Hingga April 2026 belum ada permohonan penghapusan dari Dinas Pertanian ke BPKD.

2. Banjir Bandang — Tiga Jembatan Hilang

No

Nama Aset

Nilai (Rp)

Kondisi di BMD

1

Jembatan Jalan Kabupaten Lokal

20.300.000

Baik

2

Jembatan Jalan Kabupaten Lokal

99.419.000

Baik

3

Jembatan Jalan Kabupaten Lokal

1.240.155.000

Baik

Total

Rp1.359.874.000

BPKD belum melakukan inventarisasi ulang aset terdampak bencana 2025 secara menyeluruh di seluruh SKPD.

G. Dampak & Penyebab

Dampak:

Data aset tidak andal sebagai dasar pengambilan keputusan;

Nilai penyusutan tidak akurat;

Kekayaan daerah tidak tercatat secara lengkap;

Risiko kehilangan aset tidak terpantau.

Penyebab:

Pengguna Barang/Kepala SKPD kurang optimal mengawasi pencatatan aset;

Bidang Aset BPKD belum mengkoordinasikan inventarisasi secara memadai;

Pengurus Barang tidak tertib melengkapi dokumen administrasi.

H. Rekomendasi BPK

BPK merekomendasikan Bupati Tanah Datar memerintahkan:

Pihak Tindak

Lanjut

Aksi

Semua Kepala SKPD

Lengkapi data BMD: lokasi, sertifikat, luas, dimensi konstruksi

Dinas PUPRP

Selesaikan penyesuaian pencatatan jalan dengan SK Bupati; atur nilai rehabilitasi ke aset induk

Direktur RSUD

Catat 33 aset tambahan dari penyedia ke BMD

BPKD + Semua SKPD

Inventarisasi aset rusak/hilang akibat bencana, ajukan penghapusan sesuai ketentuan, sesuaikan pencatatan

Semua SKPD

Sesuaikan masa manfaat aset yang telah dikapitalisasi nilainya

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyatakan sepakat dan akan menindaklanjuti seluruh temuan.

Editor Angcelherman

Sumber Laporan ini disusun berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat