Redaksi Lpkapnews

BOX REDAKSI

Lpkapnews.com Diterbitkan : PT. Mediatama Indo Karimun

Akta Notaris : N0. 06 Tanggal 17 - Maret 2022

Kemenkumham RI : N0. AHU - 0020007. AH. 01. 01 Tahun 2022, Tgl 17 Maret 2022

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 040422003294700001

NPWP : 63.811.312.6 - 223.000

SPT : 31126606532253610010

NPWPD : P. 2. 0001584. 10. 3, Tgl 25 - 03 - 2026

Bank Syariah Indonesia : No. Rekening 8488888310

Bank Riau Kepri Syariah : No. Rekening 111 - 43 - 01734

Penanggungjawab Bidang Hukum :

Prof. Dr. SUTAN NASOMAL SH, MH, Ph.D

Dewan Pengarah : PP-LPKAP

Pimpinan Umum : Herman Indo

Pimpinan Redaksi : Arifin Marbun

Wartawan Utama : 13227 - UPNVY/WU/DP/IV/2021/21/06/56

Wartawan Madya : 13227LPDS/WDYA/DP/IV/2018/21/06/56

Wakil Pimpinan Redaksi : Jogi Purba

Fhotografer & Vedio Editor : Hanjoko

It Support/Web Development : Narno

Editor : Angcel

Office -
Jalan Raja Ishak Paya Rengas RT 01/02 NO. 54
Kelurahan Parit Benut Kecamatan Meral
Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Indonesia 29666

Email : mediatamaindokarimun@gmail.com

www. lpkapnews.com WhatasApp : 0812-7021-1556

Kontributor yang Tersebar di Kabupaten Karimun
dan Daerah lain di Indonesia

Wartawan Karimun : ......................

Kabupaten Bintan, Kabiro: Joko Arianto

Wartawan : Mardy

Kabupaten Lingga, Kabiro : Herman

Perhatian :

Jurnalist/Wartawan Media Online lpkapnews.com dalam menjalankan tugas sebagai Media sosial kontrol mendapat perlindungan hukum sesuai dengan Amanah UU PERS No. 40 Tahun 1999 Pasal 8 dikatakan, "Dalam melaksanakan Profesi tugas wartawan mendapat perlindungan hukum, Wartawan Media lpkapnews selalu dilengkapi Identitas diri (KTA) Kartu Tanda Anggota & Surat Tugas Liputan. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kelancaran tugasnya dan apresiasi kami kepada mereka yang penuh kesadaran tidak memberikan uang dan/atau apapun barang yang mempengaruhi independensi pemberitaan.

Tetap menjunjung tinggi pada UU No.40/1999 tentang Pers Republik Indonesia & Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

Apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan merugikan dan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ) dan hukum yang berlaku bukan menjadi tanggung jawab redaksi.

Kode Etik Redaksi dan Perusahaan-

PT. MEDIATAMA INDO KARIMUN

Dalam menjalankan tugas, Wartawan dan Staf Perusahaan dilengkapi dengan identitas (Kartu Pers) dan Id Card Perusahaan, serta tercantum dalam Box Redaksi.Wartawan lpkapnews Dilarang meminta dan menerima uang maupun barang apapun dari Narasumber.

Bagi Narasumber yang merasa ada kejanggalan dari identitas Wartawan lpkapnews atau mendapatkan perilaku tidak berkenan dari Wartawan, bisa menghubungi Redaksi redaksilpkapnews@gmail.com melalui surat elektronik ke Redaksialpkapnews@gmail.com atau WA Official 0812-7021-1556 Setiap berita yang terpublikasi adalah kewenangan Redaksi http://www.lpkapnews.com.

Permintaan untuk ralat, koreksi, revisi maupun hak jawab terkait artikel yang telah diterbitkan oleh lpkapnews, berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dan Undang Undang Pokok Pers. Ralat dilakukan melalui pengiriman surat elektronik (surel)/email ke : redaksialpkapnews@gmail.com dengan menggunakan subjek : Hak Jawab. Dalam surat elektronik tersebut, disebutkan bagian yang dianggap tidak tepat berikut tautan dari artikel, serta pemohon wajib menyebutkan identitas dengan jelas.

Pemegang Kartu ini harus mentaati hukum dan kobe etik Jurnalistik yang berlaku, Penyalahgunaan Kartu ini di luar Tanggung Jawab Kami/Lpkapnews.

"Catatan Khusus" atas terbitnya media online "LPKAPNEWS.COM" ini, yaitu Kontribusi nyata untuk dipublikasi ke publik kegiatan dan/atau Program Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah (LPKAP), sebagaimana Peran dan Fungsi yaitu Pengawasan, Pemantauan dan Kontrolling terhadap kinerja aparatur Pemerintah Pusat, Daerah, DPR, DPD, DPRD, TNI/POLRI, Penegak Hukum, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, serta Badan Swasta atau Perorangan yang beri tugas menyelenggarakan Pelayanan Publik tertentu serta Masyarakat, Untuk meyebarluaskan ke Publik/Masyrakat hasil Investigasi terkait temuan - temuan positf dan negatif berdasarkan laporan informasi, aduan, fakta dan data serta konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk dijadikan bahan berita/redaksi.

Lembaga Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah resmi berdiri di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 28 bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, pikiran dengan lisan dan Pasal 30 ayat (1) hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.