Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya

 

Pemantauan LHP LKPD Tahun 2019–2023 per 31 Desember 2024

Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2023. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

LPKAPNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG — Dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemprov Lampung Tahun 2024, BPK melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan periode 2019–2023. Sesuai Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD, Minggu 11 Oktober 2026.

I. Ringkasan Status Tindak Lanjut

No	LHP LKPD Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Sesuai/Selesai	Belum Sesuai/Dalam Proses	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2023	21	89	44	45	0	0
2	2022	21	69	30	38	1	0
3	2021	29	65	55	10	0	0
4	2020	22	40	35	5	0	0
5	2019	12	37	24	13	0	0
	TOTAL	105	300	188	111	1	0

Dari 300 rekomendasi yang dikeluarkan selama 5 tahun, 188 rekomendasi (62,67%) telah diselesaikan sesuai.

Sebanyak 112 rekomendasi (37,33%) masih dalam proses atau belum sepenuhnya sesuai — menunjukkan permasalahan berulang yang memerlukan ketegasan penyelesaian.

Hanya 1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara khusus (dari LHP 2022); tidak ada rekomendasi yang dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti.

II. Kemajuan yang Telah Diselesaikan

Pemprov Lampung telah menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan penyaluran dana bagi hasil yang terlambat, yaitu:

Uraian	Nilai (Rp)	Status
DBH Pajak Rokok TW IV Tahun 2023	80.053.808.970,00	✅ Sudah disalurkan
DBH Pajak Daerah TW II & III 2023 + PBBKB TW I 2023	702.136.078.887,00	✅ Sudah disalurkan
Total	782.189.887.857,00	Selesai

Penyaluran dilakukan pada tahun berkenaan, sehingga rekomendasi atas keterlambatan penyaluran tersebut telah terpenuhi.

III. Masih Dalam Proses Tindak Lanjut

Permasalahan terkait penganggaran pendapatan dan pengelolaan belanja yang belum memadai masih berjalan, dengan arahan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi Pokok:

Mengelola keuangan daerah sesuai ketentuan dan menghindari terjadinya defisit keuangan riil.

Mengevaluasi APBD secara ketat, khususnya:

Menetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi nyata & perhitungan rasional, bukan angka proyeksi yang terlalu optimis.

Merencanakan belanja daerah sesuai kemampuan ketersediaan dana, agar tidak terjadi penumpukan kewajiban atau keterlambatan penyaluran.

Tertuju kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

IV. Rencana Tindak Lanjut

Rencana penyelesaian seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2024 telah dituangkan ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) Pemprov Lampung, yang menjadi dasar pemantauan BPK pada periode berikutnya.

Editor Angcelherman

Sumber Laporan ini disusun berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bandar Lampung