LPKAPNEWS.COM, TANJUNG PINANG - Gubernur Kepulauan Riau sudah saatnya mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala BTIKP. Evaluasi ini penting dilakukan mengingat dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun terakhir, BTIKP dinilai tidak pernah lepas dari berbagai persoalan yang menimbulkan sorotan publik.
Mulai dari dugaan pungutan liar dalam proyek, persoalan dugaan penggunaan plat kendaraan dinas yang tidak sesuai ketentuan, hingga munculnya konflik internal antara pimpinan dan sejumlah staf. Rangkaian persoalan tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai masalah biasa, karena menyangkut tata kelola pemerintahan, disiplin aparatur, serta kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah.
Menurut kami, seorang kepala organisasi perangkat daerah bukan hanya dituntut mampu menjalankan administrasi, tetapi juga harus memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan komunikasi, serta kecakapan dalam menyelesaikan konflik internal secara profesional. Jika persoalan internal terus berulang, maka wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas pola kepemimpinan yang sedang berjalan.
“Kami menilai Gubernur Kepri perlu turun tangan melakukan evaluasi secara objektif dan terbuka. Jangan sampai persoalan yang berulang justru dibiarkan menjadi budaya dalam birokrasi,” ujar Sulaiman Jamat, Ketua LSM Peduli Kepri.
Sulaiman menambahkan, evaluasi bukan berarti langsung menyimpulkan seseorang bersalah, melainkan memastikan seluruh dugaan persoalan diperiksa berdasarkan fakta, aturan, dan mekanisme yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, maka harus ada klarifikasi yang transparan agar tidak menimbulkan fitnah dan spekulasi di tengah masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi besar. Evaluasi kepemimpinan adalah bagian dari mekanisme pengawasan dan pembenahan birokrasi,” tegasnya.
Gubernur Kepri harus memastikan BTIKP dipimpin dengan tata kelola yang profesional, berintegritas, dan mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Jika evaluasi menunjukkan adanya persoalan serius dalam kepemimpinan, maka Gubernur harus berani mengambil langkah sesuai kewenangannya,” tutup Sulaiman Jamat.
Editor Angcelherman.
Sumber Mardy.