LPKAPNES.COM, TANJUNGPINANG – Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) Provinsi Kepulauan Riau, Sufrianti, mulai mencuat. Sejumlah staf dikabarkan tengah mempersiapkan gerakan mosi tidak percaya yang dikoordinasikan oleh Teddy Maimbong, salah seorang staf di lingkungan BTIKP Kepri.
Gerakan tersebut disebut sebagai akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Supriyanti selama kurang lebih dua tahun terakhir. Sejumlah staf menilai belum terlihat perubahan signifikan maupun terobosan strategis dalam pengembangan organisasi, sehingga BTIKP dianggap cenderung berjalan di tempat.
Teddy Maimbong menilai, keberhasilan seorang kepala balai tidak semestinya hanya diukur dari rutinitas administratif dan kemampuan memberikan instruksi kepada bawahan. Lebih dari itu, pimpinan harus memiliki visi yang jelas, mampu melahirkan program strategis, memperjuangkan kebutuhan anggaran, mengembangkan kualitas sumber daya manusia, serta membangun lingkungan kerja yang produktif dan profesional.
Menurutnya, BTIKP memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan di Kepulauan Riau. Namun, potensi tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu menggerakkan organisasi, menghadirkan inovasi, dan memberikan hasil nyata bagi dunia pendidikan.
Atas kondisi tersebut, Teddy bersama sejumlah staf meminta agar Sufrianti secara legawa mempertimbangkan pengunduran diri pada akhir 2026. Mereka berpandangan, penyegaran kepemimpinan diperlukan untuk membuka ruang pembenahan dan mempercepat kemajuan organisasi.
Rencana gerakan mosi tidak percaya itu juga disebut akan disampaikan secara resmi kepada Gubernur Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung.
Para staf berharap pemerintah provinsi tidak memandang persoalan tersebut semata-mata sebagai konflik antara pimpinan dan bawahan. Sebaliknya, aspirasi itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepemimpinan, capaian program, tata kelola organisasi, serta kondisi internal BTIKP.
Teddy menegaskan, gerakan tersebut bukan dimaksudkan untuk merusak institusi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan BTIKP Kepri.
"Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Kami ingin BTIKP maju, memiliki program yang jelas, inovatif, dan mampu memberikan manfaat nyata. Dua tahun bukan waktu yang sebentar. Jika organisasi belum menunjukkan perkembangan berarti, sudah sewajarnya kepemimpinan dievaluasi," demikian sikap yang disampaikan dalam gerakan tersebut
EVALUASI KEPEMIMPINAN JADI TUNTUTAN
Persoalan ini menjadi perhatian karena BTIKP memiliki peran strategis dalam mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Kepulauan Riau.
Karena itu, evaluasi kepemimpinan dinilai penting dilakukan secara objektif dan berdasarkan indikator kinerja yang terukur. Mulai dari realisasi program kerja, pemanfaatan anggaran, produktivitas pegawai, pengembangan fasilitas teknologi pembelajaran hingga kontribusi nyata terhadap satuan pendidikan.
Jabatan kepala balai bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah untuk membawa organisasi berkembang. Kepercayaan dalam lingkungan kerja juga tidak cukup dibangun melalui instruksi, tetapi harus ditopang keteladanan, komunikasi, profesionalisme, dan hasil kerja.
Kini, perhatian tertuju kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Dinas Pendidikan Kepri.
Apakah aspirasi sejumlah staf tersebut akan ditindaklanjuti melalui evaluasi menyeluruh, atau justru dibiarkan menjadi polemik internal berkepanjangan?
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari Sufrianti maupun pihak Dinas Pendidikan Kepri terkait rencana gerakan mosi tidak percaya tersebut. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait tetap terbuka.
Editor : Angcelherman
Sumber : Mardy