BPK: Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Pemkab Rokan Hilir 2005–2022 — 15,4% Rekomendasi Belum Selesai

Ikhtisar Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun Sebelumnya

LPKAPNEWS.COM, BAGAN SIAPI-SIAPI — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau memantau tindak lanjut seluruh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sejak tahun 2005 hingga 2022. Dari total 634 rekomendasi, sebanyak 517 (81,5%) telah sesuai/selesai, sedangkan 117 (18,4%) belum tuntas atau tidak dapat ditindaklanjuti, Senin 28 September 2026.

Ringkasan Pemantauan per 31 Desember 2022

Kategori	Jumlah	Persentase
Jumlah Temuan	336 temuan	—
Total Rekomendasi	634 rekomendasi	100%
Sesuai/Selesai	517	81,5%
Belum Sesuai/Sedang Proses	112	17,7%
Belum Ditindaklanjuti	5	0,8%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti	36	5,7%

Rincian per Tahun Pemeriksaan

Tahun LHP	Rekomendasi	Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindak	Tidak Dapat Ditindak
2005	20	20	0	0	0
2006	39	35	3	0	1
2007	44	36	7	0	1
2008	52	31	15	1	5
2009	39	15	15	4	5
2010	38	23	15	0	4
2011	58	42	14	0	2
2012	72	51	14	0	7
2013	42	26	6	0	10
2014	41	38	2	0	1
2015	34	29	5	0	0
2016	31	28	3	0	0
2017	32	31	1	0	0
2018	22	22	0	0	0
2019	31	31	0	0	0
2020	32	27	5	0	0
2021	7	0	7	0	0
Total	634	517	112	5	36

Rekomendasi yang Sudah Ditindaklanjuti

Pemkab Rokan Hilir telah menyelesaikan antara lain:

Pemutakhiran aplikasi Modul BMD guna mengakomodir seluruh proses penatausahaan aset daerah

Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah secara lebih memadai

Pemeliharaan BMD agar terjaga fungsi dan kegunaannya

Pemberian sanksi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan karena lalai mengendalikan peminjaman kendaraan dinas kepada pejabat/pegawai/pihak lain

Penagihan sertifikat saham kepada PD Sarana Pembangunan Rokan Hilir (Rp2.700.000.000) dan PT Pembangunan Investasi Riau (Rp5.000.000.000) sebagai bukti penyertaan modal Pemkab

Masih Dalam Proses Tindak Lanjut

Tujuh kelompok permasalahan belum sepenuhnya selesai:

Inventarisasi BMD secara menyeluruh dan lengkap belum tuntas

Pengamanan BMD — dokumen kepemilikan, pemisahan aset rusak/kedaluwarsa, pengamanan fisik belum optimal

Bagi hasil pajak & retribusi ke desa — penyajian dan penyaluran belum sesuai ketentuan penganggaran

Belanja modal gedung & bangunan — 6 kegiatan masih ada ketidaksesuaian spesifikasi dan kekurangan volume pekerjaan

Belanja modal jalan, irigasi & jaringan — 9 kegiatan di Dinas PUTR masih kekurangan volume pekerjaan

Pembangunan RSUD — perencanaan tidak memadai dan adendum perpanjangan waktu tidak sesuai ketentuan (berakar dari tahun 2012)

Pengelolaan pendapatan pajak & retribusi daerah — pencatatan, penyetoran, dan penagihan belum tertib

Dasar Hukum

Sesuai Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD.

Editor Angcelherman

Sumber BPK RI Perwakilan Propinsi Riau