GAMNR Tanjungpinang: Lokasi Monumen Bahasa Pernah Mangkrak, Pembangunan Ulang oleh Pemprov Berkesan Dipaksakan dan Tidak Urgen

GAMNR Tanjungpinang: Lokasi Monumen Bahasa Pernah Mangkrak, Pembangunan Ulang oleh Pemprov Berkesan Dipaksakan dan Tidak Urgen

LPKAPNEWS.COM, TANJUNG PINANG - Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Tanjungpinang menilai rencana pembangunan kembali Monumen Bahasa di Pulau Penyengat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kebijakan yang tidak tepat sasaran, tidak urgen, dan terkesan dipaksakan, terlebih mengingat lokasi monumen tersebut sebelumnya telah mangkrak dan gagal memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

GAMNR menegaskan bahwa fakta mangkraknya pembangunan sebelumnya seharusnya menjadi alarm evaluasi, bukan justru diulang dengan pendekatan yang sama. Pembangunan ulang tanpa pembelajaran serius dari kegagalan terdahulu menunjukkan lemahnya perencanaan dan kepekaan terhadap kebutuhan riil kawasan Penyengat.

Lebih jauh, penggunaan skema utang daerah untuk membiayai pembangunan monumen simbolik dinilai tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Utang daerah semestinya diprioritaskan untuk program produktif dan mendesak, seperti konservasi situs bersejarah yang telah ada, perbaikan infrastruktur dasar pulau, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan layanan publik.

Pulau Penyengat adalah kawasan cagar budaya dengan nilai sejarah Melayu yang kuat. Bahasa dan peradaban Melayu tidak lahir dari monumen, melainkan dari manuskrip, situs otentik, tradisi intelektual, dan kehidupan masyarakatnya. Menambah monumen baru, apalagi di lokasi yang pernah terbukti tidak efektif, justru berisiko mereduksi makna sejarah itu sendiri.

GAMNR juga mempertanyakan urgensi dan rasionalitas pembangunan ulang tersebut, karena hingga kini tidak ada penjelasan terbuka mengenai manfaat ekonomi, dampak sosial, maupun kontribusi langsung terhadap pelestarian budaya. Tanpa indikator manfaat yang jelas, pembangunan ini berpotensi menjadi proyek simbolik semata.

“Jika sebelumnya sudah mangkrak, lalu dibangun kembali dengan dana besar dan skema utang, publik berhak bertanya: ini kebutuhan masyarakat atau sekadar ambisi proyek?” tegas Sasjoni 

Karena itu, GAMNR Tanjungpinang meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghentikan pendekatan pembangunan yang berkesan memaksakan simbol, dan mengalihkan fokus pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Penyengat serta berkontribusi langsung pada pelestarian warisan budaya Melayu secara substantif.

“Menjaga marwah Melayu bukan soal mengulang proyek yang gagal, tetapi soal kejujuran mengevaluasi, menetapkan prioritas, dan membangun dengan akal sehat serta tanggung jawab fiskal,” tutup SASJONI.

Sumber, Mardy