NU Pasca KH. Said Aqil Siroj: Dari Otoritas Intelektual Menjadi Komplementer Kekuasaan

LPKAPNEWS.COM - Analisis Fachry Ali membedah pergeseran paradigma Nahdlatul Ulama (NU) yang kini tampak kehilangan arah akademisnya setelah masa kepemimpinan KH. Said Aqil Siroj berakhir. Perubahan ini bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan degradasi posisi NU dari aktor utama intelektual menjadi sekadar pendukung kekuatan negara.
Ketimpangan Akademik dan "Floating" NU
KH. Said Aqil Siroj dipandang sebagai "scholar" paripurna yang mencapai puncak otoritas akademik. Keberaniannya melontarkan gagasan radikal secara intelektual—seperti redefinisi konsep "kafir"—bisa diterima karena ia memiliki basis ilmu yang diakui dunia internasional. Sebaliknya, era pasca KH. Said Aqil Siroj menciptakan ketimpangan.
Tanpa sosok dengan kapasitas akademik yang setara, NU terjebak dalam kondisi "floating" atau mengapung tanpa akar gagasan yang kuat. Hal ini membuat organisasi mudah terseret arus non-akademik dan hanya sibuk melakukan "adjustment" atau penyesuaian terhadap permainan kekuasaan.
NU Sebagai Penguat Negara, Bukan Penjaga Masyarakat
Pergeseran paling krusial adalah posisi NU dalam hubungan antara negara ("state") dan masyarakat ("society"). Pada era sebelumnya, NU memiliki posisi tawar yang mampu berhadapan dengan kekuatan luar. Namun saat ini, terjadi pertemuan kepentingan ("congruence") antara keinginan penguasa untuk melanggengkan pengaruh dengan hasrat di internal NU itu sendiri.
Kehadiran NU kini justru memperkuat posisi negara yang sudah sangat dominan, sementara posisi masyarakat sipil semakin melemah. NU tidak lagi berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan, melainkan menjadi komplementer yang melengkapi susunan kekuatan politik nasional. Ironisnya, di saat kelas menengah pasif dan rakyat bergantung pada bantuan sosial (bansos), NU kehilangan perannya sebagai penjaga keseimbangan moral dan politik.
Ironi "The Winner" yang Kehilangan Saham Politik
Secara demografis dan kualitas pendidikan, kaum Nahdliyin sebenarnya adalah pemenang ("the winner") dalam sejarah sosial Indonesia, menggeser dominasi kaum priayi dan militer. Namun, kejayaan ini tidak berlanjut pada transformasi strategis. NU seolah berhenti di tengah jalan ("halfway struggle").
Alih-alih menjadi pemegang saham utama dalam formasi ekonomi dan politik masyarakat Indonesia, NU justru menempatkan diri sebagai bagian dari struktur kekuasaan negara.
Tanpa kelanjutan intelektualisasi yang tegak lurus dari akar pesantren hingga ke kancah global, posisi tawar NU di masa depan terancam hanya menjadi pengikut arus kepentingan penguasa ketimbang menjadi penentu arah bangsa.
Sumber YT