Muhammadiyah dan Kuasa: Jejak Kader di Panggung Politik Tanpa Restu OrganisasiLPKAPNEWS.COM - Dalam peta politik Indonesia yang kerap riuh dengan transaksi dan koalisi, keberadaan Muhammadiyah bagai oase yang teguh memegang prinsip. Setiap lima tahun, ketika pesta demokrasi nasional memanas, ormas Islam terbesar kedua ini konsisten pada posisinya: netral secara organisatoris. Bagi Muhammadiyah, Pemilu bukan sekadar ajang perebutan kursi kekuasaan, melainkan ruang ventilasi demokrasi yang sehat. Pergantian kepemimpinan nasional dilihat sebagai sirkulasi udara yang mencegah ruang bangsa menjadi "pengap" dan "panas" oleh kebekuan dan monopoli kekuasaan. Ruang segar inilah yang dibutuhkan untuk menata pembangunan bangsa.
Sebagai organisasi sosial-keagamaan, peran Muhammadiyah dibatasi secara ketat: mendukung penyelenggaraan Pemilu yang damai, jujur, dan adil sesuai hukum, tanpa terlibat dalam politik praktis. Sikap ini bukan tanpa konsekuensi. Di tengah gegap gempita pesta politik, Muhammadiyah justru "sepi"—jauh dari godaan bagi-bagi amplop atau janji perbaikan fasilitas dari kelompok politik mana pun. Semua tawaran itu akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh tingkatan kepengurusan, dari pusat hingga daerah. Ini adalah sebuah sikap politik moral, bukan politik kekuasaan.
Lantas, di manakah posisi kader-kader Muhammadiyah yang berseliweran di berbagai partai politik? Mereka memahami dan menghormati sikap organisasinya ini. Tanpa restu dan dukungan struktural, mereka berjuang secara personal. Mereka memanfaatkan seluruh kemampuan, jaringan, dan energinya sendiri untuk meyakinkan partainya agar mencalonkan mereka, baik sebagai legislatif maupun eksekutif. Mereka masuk gelanggang dengan beban dan modal sendiri. Tidak ada penggerakan massa atau mesin organisasi yang bisa diharap. Jika terpilih menjadi anggota DPRD atau DPR-RI, itu semata-mata buah dari kerja keras individu dan tanggung jawabnya kepada partai pengusung.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respons warga Muhammadiyah yang berjumlah jutaan itu? Mereka memiliki kompas moral yang jelas. Dalam mengambil keputusan politik di bilik suara, dasar utamanya adalah integritas individu: jujur, amanah, kapasitas intelektual (fathona), dan keberpihakan pada rakyat. Kriteria ini lebih berbicara daripada sekadar label "kader". Jika seorang kader tak memenuhi standar moral ini, jangan harap ia mendapat dukungan suara otomatis. Warga Muhammadiyah tidak akan segan meninggalkannya.
Banyak yang keliru menganggap Partai Amanat Nasional (PAN) atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai "partainya Muhammadiyah". Anggapan ini diluruskan dalam naskah ini. Meski banyak kadernya berkiprah di sana, Muhammadiyah bukanlah underbow partai mana pun. Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir Effendy, pernah menegaskan bahwa kader Muhammadiyah justru harus menyebar ke mana-mana. Muhammadiyah dijadikan tempat diaspora dan pertukaran pengalaman untuk memajukan organisasi, bukan untuk membahas politik praktis.
Fenomena menarik terlihat ketika sejumlah kader Muhammadiyah diangkat menduduki jabatan menteri. Orang-orang seperti Prof. Muhadjir Effendy, Prof. Brian Yuliarto, Prof. Fauzan, dan Prof. Abdul Mukti menapaki jalur meritokrasi. Pengangkatan mereka murni atas dasar kompetensi dan integritas individual sebagai akademisi dan profesional. Muhammadiyah secara institusi merasa "malu" untuk menitipkan kadernya kepada presiden. Mereka memandang kaum profesional itu bukan sebagai "barang titipan", melainkan manusia merdeka dengan kualitasnya sendiri.
Di jalur yang berbeda, kader seperti Raja Juli sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diusung Partai Solidaritas Indonesia, atau Dahnil Anzar Simanjuntak yang diusung Partai Gerindra. Mereka menapaki jalur politik partisan. Perbedaan jalur ini semakin mengukuhkan bahwa keberhasilan seorang kader di panggung nasional adalah cerita individual, bukan sebuah proyek organisasi.
Pada akhirnya, Muhammadiyah percaya bahwa demokrasi yang diwujudkan melalui pemilu yang jujur dan adil adalah sumber utama bagi terciptanya kepemimpinan nasional yang berkualitas. Kepemimpinan inilah yang akan menjadi konduktor pembangunan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, dukungan Muhammadiyah tidak berhenti pada proses elektoral. Sebagai elemen civil society yang kuat, Muhammadiyah mengambil posisi mendukung penuh sekaligus kritis penuh terhadap pemerintahan yang berjalan. Posisi kritis ini terutama diwujudkan dalam bentuk kritik moral, karena jalur formal untuk mengawal kebijakan sudah menjadi tugas lembaga legislatif.
Sebagai warga Muhammadiyah yang berada di tepi, kita berharap muncul banyak sosok menteri yang menghiasi perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai-nilai luhur yang menjadi kebanggaan kita. Kita telah menyaksikan keteladanan Prof. Muhadjir Effendy dengan kesederhanaan, kejujuran, dan amanahnya. Kini, kita juga melihat Menteri Abdul Mukti yang menyegarkan dengan kesederhanaan, kecerdasan, dan kelugasannya. Semoga ia diikuti oleh kader-kader lain, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh seniornya, Prof. Abdul Malik Fadjar, di masa lalu.
Kesederhanaan, kecerdasan, kejujuran, dan amanah bukan sekadar kata-kata indah, melainkan nilai tinggi yang menjadi ruh perjuangan dan kebanggaan warga Muhammadiyah. Nilai-nilai inilah yang akan membawa keberkahan dalam setiap langkah pembangunan.
Resiko dan tanggung jawab sebagai pejabat publik sepenuhnya menjadi beban individual kader tersebut. Dalam melepas kadernya berlayar di samudra politik dan kekuasaan, Muhammadiyah hanya membekali mereka dengan pesan moral sederhana nan mendasar: bekerjalah dengan baik, disiplin, jujur, dan berintegritas tinggi.
Semoga para kader yang mendapat amanah untuk membantu Presiden ini senantiasa diberi kekuatan iman, ketabahan hati, dan kesehatan lahir-batin dalam menjalankan tugas yang penuh tantangan ini. Dengan prinsip itu, diharapkan kader-kader tersebut dapat benar-benar membantu negara dan meringankan tugas presiden. Jejak politik kader Muhammadiyah adalah jejak pribadi yang dibangun dengan kerja keras dan integritas, sementara organisasi induknya tetap berdiri di pinggir, menjaga kemurnian misi sosial-keagamannya dan konsisten menjadi penjaga moral bangsa.
Narasumber, Suryawan Ekananto