Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pemkab. Natuna melanggar PP NO. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP NO. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terkahir dengan PP NO. 15 Tahun 1985

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Pemkab. Natuna melanggar PP NO. 51 Tahun 1992 tentang Perubahan PP NO. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terkahir dengan PP NO. 15 Tahun 1985

LPKAPNEWS.COM, NATUNA - Pemerintah Kabupaten Natuna pada Tahun 2024 menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pegawai dalam LRA untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp 545.753.351.348,00 dan Rp 480.835.325.471,00 atau sebesar 88,10%. Saldo tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 61.921.346.667,00 atau sebesar 14,78% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai dalam LRA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 418.913.978.804,00. Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2024 tersebut antara lain digunakan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 247.770.005.724,00 dan Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp 181.344.273.792,00.

Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN kepada para pegawai di seluruh PD dilaksanakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku pengelola gaji pada Bidang Perbendaharaan Daerah BPKPD. Pembayaran dilakukan sesuai dengan daftar perhitungan gaji yang dibuat oleh pengelola gaji berdasarkan data rekapitulasi absensi bulanan yang diusulkan oleh Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Bendahara Pengeluaran dari masing-masing PD.

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, menunjukkan terdapat realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN yang tidak sesuai ketentuan pada 23 PD sebesar Rp 147.472.960,00. Terhadap kondisi tersebut, masing-masing pegawai pada 18 PD telah menindaklanjuti dengan melakukan pemulihan sebagian kelebihan

pembayaran melalui penyetoran ke RKUD Kabupaten Natuna sebesar Rp 62.952.080,00 (Rp 147.472.960,00 – Rp 84.520.880,00). Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi tersebut dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada 23 PD

Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak sesuai ketentuan pada 23 PD tersebut terjadi di antaranya karena:

a. Pembayaran tunjangan anak dan tunjangan beras atas anak kepada pegawai yang tidak berhak;

b. Pembayaran tunjangan suami/istri dan tunjangan beras atas suami/istri pegawai yang bercerai; dan

c. Pembayaran tambahan penghasilan dan tunjangan fungsional pegawai yangmenjalankan cuti besar.

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp 62.952.080,00, dengan uraian sebagai berikut, Bersambung.

Sumber, Badan Pemeriksaan Keuangan Kepri