*Merger PDRI dan Partai Ummat: Siasat Politik di Tengah Badai Hukum*LPKAPNEWS.COM, BOGOR - Tanggal 16 Maret 2025 menjadi tonggak sejarah baru bagi peta politik Islam di Indonesia. Secara resmi, Partai Dakwah Rakyat Indonesia (PDRI) meleburkan diri ke dalam Partai Ummat di bawah komando Amien Rais dan Ridho Rahmadi.
Di permukaan, peristiwa ini tampak seperti penyatuan kekuatan yang solid. Namun, di balik seremonial tersebut, tersimpan lapisan konflik yang rumit. Ini bukan sekadar koalisi, melainkan sebuah manuver "penyelamatan diri" yang kini sedang berpacu melawan waktu menghadapi gugatan hukum yang kian memanas di pengadilan.
*Saling Butuh: Mencuci Citra dan Menambah Pasukan*
Penyatuan ini sebenarnya adalah strategi saling menguntungkan (simbiosis mutualisme), namun membawa beban masa lalu yang berat.
Bagi PDRI, bergabung dengan Partai Ummat adalah jalan keluar yang paling rasional. Partai yang lahir dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Partai Islam Ideologis (BPUPII) ini memiliki beban jejak digital yang serius. Penangkapan sejumlah petingginya termasuk Farid Okbah oleh Densus 88 terkait dugaan jaringan Jemaah Islamiyah (JI), meninggalkan stempel "radikal" yang membuat pemilih umum takut mendekat.
Di sinilah peran sentral Amien Rais (MAR). Sosoknya berfungsi sebagai "Perisai". Dengan melebur ke Partai Ummat, PDRI berharap citra lamanya tertutup oleh narasi besar perjuangan demokrasi Partai Ummat. Sebagai gantinya, PDRI menyumbangkan ribuan kader militan yang siap menggerakkan mesin partai di akar rumput.
*"Ganti Darah": Dominasi Kader Baru*
Masuknya PDRI membawa guncangan hebat di internal partai. Taufik Hidayat, salah satu pendiri PDRI, langsung menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Ummat.
Langkah ini diikuti dengan dugaan pemberian "karpet merah" bagi eks-kader PDRI untuk mengisi jabatan penting dari pusat hingga daerah. Hal ini memicu adanya operasi "bersih-bersih". Kader-kader lama yang paham sejarah pendirian Partai Ummat perlahan digeser. Mereka digantikan oleh eks-kader PDRI yang dianggap lebih penurut dan mudah dikendalikan dalam satu komando, tanpa banyak bertanya soal sejarah konflik masa lalu.
*Bom Waktu: 34 Kader Menggugat 4 Tokoh Kunci*
Namun, fondasi bangunan baru ini ternyata rapuh karena berdiri di atas sengketa hukum. Saat ini, legitimasi pengurus pusat sedang digugat habis-habisan. "Bom waktu" ini meledak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), di mana sidang perdananya dimulai hari ini.
Sebanyak 34 kader perintis dari berbagai wilayah menggugat empat tokoh kunci yang kini berstatus sebagai Tergugat:
Amien Rais
Ansufri Idrus Sambo
Ridho Rahmadi
Taufik Hidayat
Inti dari gugatan ini menyoroti banyak pelanggaran serius terhadap prinsip organisasi, diantaranya:
* Pemberhentian pengurus di berbagai tingkatan dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara sepihak, tanpa proses permusyawaratan yang sah sesuai aturan partai.
* Perubahan AD/ART yang menghapus forum demokrasi penting seperti Rakernas dan Munas. Penghapusan ini dinilai sebagai cara untuk memuluskan "Kepentingan Dinasti" dan mematikan ruang kritik di dalam tubuh partai.
*Perang Dua Front: PN Jaksel dan PTUN*
Kubu Amien Rais tidak hanya menghadapi serangan perdata di PN Jaksel. Di front lain, proses banding sedang bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).
Gugatan ini menyasar Kementerian Hukum (Kemenkumham) dan DPP Partai Ummat terkait Surat Keputusan (SK) pengesahan perubahan AD/ART kwtiga. Jika pengadilan membatalkan SK ini, maka seluruh struktur partai saat ini termasuk masuknya PDRI bisa dianggap tidak sah alias ilegal secara hukum.
Skenario Terburuk: Runtuhnya Sebuah Ambisi*
Masa depan koalisi ini kini sepenuhnya bergantung pada palu hakim. Jika gugatan para kader pendiri dikabulkan, dampaknya akan sangat fatal bagi kubu Amien Rais:
* Pembersihan Total (De-PDRI-sasi): Kemenangan para penggugat akan membuka jalan untuk membersihkan unsur-unsur PDRI dari struktur partai karena dianggap masuk melalui prosedur yang inkonstitusional.
* Penolakan Massa: Tanpa payung kekuasaan yang sah, gaya politik eks-PDRI yang cenderung keras diprediksi akan ditolak mentah-mentah oleh basis massa asli Partai Ummat yang relatif lebih moderat dan nasionalis-religius.
*Kesimpulan*
Bergabungnya PDRI ke Partai Ummat adalah perjudian politik tingkat tinggi. Di luar terlihat seperti persatuan, namun di dalam adalah pertarungan antara kekuasaan melawan ketertiban hukum. Jika persoalan legalitas pemecatan kader dan perubahan aturan main ini gagal dipertahankan di meja hijau, PDRI berpotensi tersingkir dari panggung politik hingga ke akar-akarnya. Sejarah akan mencatat peristiwa ini bukan sebagai kebangkitan, melainkan sebagai eksperimen politik yang gagal karena mengabaikan prinsip demokrasi.
Bogor, 24 November 2025