LPKAPNEWS - Setiap gerakan besar akan bertahan lama karena memiliki sistem kaderisasi yang hidup. Begitu pula Muhammadiyah. Ia berdiri tegak bukan hanya karena amal usahanya yang luas dan mapan, tetapi karena adanya manusia-manusia yang sadar akan misi dakwahnya.
Namun, di tengah derasnya modernitas dan derasnya
gelombang digitalisasi, muncul pertanyaan yang perlu dijawab bersama: apakah
bara kesadaran kader itu masih menyala?
Pertanyaan sederhana ini sebenarnya menyentuh akar
persoalan kita hari ini. Menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Majelis
Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPKSDI) Muhammadiyah, pertanyaan itu
perlu diangkat kembali. Rakornas bukan sekadar forum laporan kerja tahunan,
tetapi seharusnya menjadi muhasabah nasional — saat untuk menimbang
kembali arah, nilai, dan kualitas kaderisasi Muhammadiyah di seluruh pelosok
negeri.
Krisis Kesadaran: Kaderisasi yang Kehilangan Ruh
Di banyak daerah, kaderisasi kini tampak sibuk pada
hal-hal administratif: sertifikat, laporan, dokumentasi kegiatan. Namun
substansi sejatinya — pembentukan ideologi dan kesadaran dakwah — justru sering
terpinggirkan.
Fenomenanya nyata di lapangan. Ada kader yang bekerja di
Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), tapi tidak aktif di cabang atau ranting. Ada
pula yang tak bekerja di AUM, namun militansinya luar biasa. Sebagian bahkan
aktif hanya saat menjabat struktural, lalu hilang begitu masa jabatan usai.
Semua ini menunjukkan bahwa menjadi warga Muhammadiyah tidak otomatis karena
pekerjaan, garis keturunan, atau lingkungan. Kesadaran ber-Muhammadiyah lahir
dari proses ideologis yang mendalam — proses yang membentuk cara pandang,
semangat, dan akhlak dakwah.
Jika kesadaran ini pudar, maka yang tersisa
bukanlah mujahid Muhammadiyah, tetapi sekadar pegawai Muhammadiyah —
mereka yang bekerja di bawah logonya, namun tak hidup dalam nilai-nilainya.
Sosiolog agama seperti Robert Bellah pernah menulis bahwa
gerakan keagamaan yang bertahan lama bukanlah yang paling besar, tetapi yang
paling memiliki “kesadaran moral kolektif.” Itulah yang membuat gerakan hidup
lebih dari sekadar struktur.
Antara Idealisme dan Realitas
Muhammadiyah dikenal memiliki sistem kaderisasi yang
cukup mapan: Baitul Arqam, Darul Arqam, dan berbagai pelatihan
ideologi seperti Ideopolitor, Pelatihan Penggerak Persyarikatan, dll di tingkat
Daerah, wilayah maupun pusat. Tetapi tantangan zaman kini jauh berbeda.
Pertama, kaderisasi ideologis belum sepenuhnya
menjadi fondasi struktural. Masih ada pimpinan yang belum melalui jalur
kaderisasi formal, sehingga keputusan organisasi kadang kehilangan ruh
ideologisnya.
Kedua, belum adanya peta kader nasional. Hingga
kini kita belum memiliki basis data yang memetakan asal, latar, dan persebaran
kader Muhammadiyah. Padahal, data semacam ini penting untuk menentukan arah
pembinaan dan penguatan kader secara tepat sasaran.
Ketiga, Amal Usaha Muhammadiyah belum sepenuhnya
menjadi ladang kaderisasi. Banyak AUM yang sibuk dengan akreditasi,
sertifikasi, dan administrasi, tetapi lupa bahwa ruh utamanya adalah dakwah dan
pembentukan karakter Islami. Padahal seperti diingatkan Buya Syafii Maarif,
“Amal usaha Muhammadiyah tidak boleh kehilangan rohnya; ia harus tetap menjadi
alat perjuangan, bukan tujuan itu sendiri.”
Keempat, putusnya mata rantai antar-generasi. Kader
yang aktif di IPM, IMM, atau Pemuda Muhammadiyah sering tidak terhubung dengan
pembinaan kader dewasa. Akibatnya, proses regenerasi ideologis tidak berjalan
secara utuh dan berkelanjutan.
Arah Pembaruan: Membangun Sistem Kaderisasi yang Hidup
Rakornas MPKSDI kali ini semestinya menjadi momentum
pembaruan paradigma kaderisasi. Ada beberapa langkah yang bisa menjadi pijakan:
Pertama, membangun database nasional kader Muhammadiyah. Sudah
saatnya kaderisasi memiliki sistem digital yang mencatat riwayat pelatihan,
keaktifan, dan ideologi kader di seluruh Indonesia. Dengan data yang kuat,
pembinaan akan lebih terukur dan personal.
Kedua, mengukur indeks kesadaran bermuhammadiyah. Perlu
riset nasional tentang motivasi seseorang bergabung dengan Muhammadiyah: apakah
karena pekerjaan, keluarga, pernikahan, atau kesadaran ideologi. Dengan
memahami pola ini, kita bisa merancang strategi pembinaan yang lebih efektif.
Ketiga, merevitalisasi Baitul Arqam. Program ini
harus kembali menjadi jantung pembentukan ideologi. Modulnya perlu diperbarui
agar relevan dengan konteks zaman — memasukkan isu digital ethics, ekologi
dakwah, dan tantangan moral generasi muda.
Keempat, digitalisasi kaderisasi. Generasi Z hidup
di ruang digital. Maka dakwah dan kaderisasi pun harus hadir di sana. Modul
ideologi dan sejarah Muhammadiyah bisa dikembangkan dalam format Learning
Management System (LMS) nasional yang mudah diakses dari Sabang sampai
Merauke.
Kelima, menjadikan AUM sebagai pusat kaderisasi. Setiap
sekolah, universitas, rumah sakit, hingga panti asuhan Muhammadiyah seharusnya
menjadi “madrasah nilai.” Guru, dosen, dan pegawai AUM perlu mendapatkan
orientasi ideologi Muhammadiyah secara berkala.
Keenam, meneguhkan keteladanan kepemimpinan. Kaderisasi
sejati hanya akan hidup bila pemimpinnya menjadi contoh. Pemimpin yang
sederhana, jujur, dan berkomitmen pada dakwah akan melahirkan kader yang kuat
secara ruhani dan akhlak.
Menyalakan Bara, Menjaga Arus
Kaderisasi bukan sekadar pelatihan atau rutinitas
kegiatan. Ia adalah proses panjang menyalakan api kesadaran — api yang tak
boleh padam oleh derasnya arus zaman. Bara itu kecil, tetapi jika dijaga, bisa
menyalakan obor peradaban.
Muhammadiyah tidak akan diukur dari banyaknya gedung
sekolah atau rumah sakit, tetapi dari seberapa dalam kesadaran kadernya
terhadap nilai-nilai perjuangan. Sebagaimana ditegaskan Haedar Nashir, kekuatan
Muhammadiyah ada pada “kesadaran ideologis yang melahirkan gerak praksis.”
Tanpa kesadaran itu, amal usaha sebesar apa pun hanyalah bangunan tanpa jiwa.
Dari Rakornas Menuju Gerakan Kesadaran
Rakornas MPKSDI bukan sekadar ajang laporan dan evaluasi
program, melainkan momen untuk meneguhkan arah gerakan. Saatnya kita menata
ulang sistem kaderisasi, menyatukan langkah, dan memperkuat ruh ideologis agar
setiap kader yang lahir bukan hanya cakap secara administratif, tetapi juga
kokoh secara spiritual dan intelektual.
Karena pada akhirnya, kader sejati bukanlah mereka yang
hanya hadir dalam struktur, tetapi yang hidup di dalam nilai-nilai
Muhammadiyah.
“Menjadi Muhammadiyah bukan karena bekerja di bawah logonya, tetapi karena hidup dalam ideologinya.”
(Tulisan ke-26 dari Beberapa Tulisan Terkait Kaderisasi)
Catatan Reflektif Menjelang Rakornas MPKSDI Muhammadiyah 2025 “Kader bukan sekadar pewaris amal, tetapi penjaga nilai.” — Refleksi Kaderisasi Muhammadiyah Ketika Kaderisasi Tak Lagi Sekadar Seremonial
Narasumber, Amrizal, S.Si., M.Pd – Wakil Ketua MPKSDI PWM Sumatera Utara/Dosen Unimed