FPI Kepri Persiapan Aksi Damai 8 Oktober, Tolak Swastanisasi Gurindam 12 yang Tidak Berpihak Pada Kepentingan Masyarakat Kepri Khususnya Ibukota Kepri

              FPI Kepri Persiapan Aksi Damai 8 Oktober, Tolak Swastanisasi Gurindam 12 yang Tidak                                      Berpihak Pada Kepentingan Masyarakat Kepri Khususnya Ibukota Kepri

TANJUNG PINANG, LPKAPNEWS - Hajarullah Aswad Koordinator Utama Forum Pembela Ibukota (FPI) Kepri, mengakui pada pertemuan di kediamannya km 14, belakang Hotel Aston menekankan kepada semua perwakilan dari LSM Organisasi Kemasyarakatan, Mahasiswa juga pelaku UMKM ketegasan bahwa aksi damai bertujuan untuk menegakkan keadilan tanpa permusuhan, mereka juga ingin menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan tidak menyebar kebencian dan fitnah. 

Dalam pertemuan, mereka membahas dan membagi bagian kerja dan persiapan untuk perlengkapan aksi damai tanggal 8 Oktober 2025 titik kumpul lapangan pamedan Ahmad Yani .

Jadikan satu suara yakni FPI menyatakan masyarakat Tanjungpinang menolak rencana swastanisiasi gurindam 12 karena khawatir perubahan fungsi ruang publik menjadi area komersial. Mereka mendesak Gubernur Kepri agar memperhatikan guna penataan kembali UMKM dan menjaga ruang publik terbuka hijau dari swastanisasi. 

Beberapa alasan penolakan swastanisasi adalah merubah ruang fungsi publik, berpotensi hanya menguntungkan pihak swasta untuk 30 tahun ke depan, ya merugikan UMKM lokal dan tidak bisa bersaing dengan produk Luar Negeri yang sudah terkenal dan memiliki brand, mengikis nilai simbolik Gurindam 12 memiliki nilai simbolik dan budaya yang tinggi sehingga pengelolaannya oleh pihak swasta dapat mengikis nilai-nilai tersebut.

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau terkesan kurang transparan, masyarakat meminta transportasi dan lam janji kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, aksi damai yang digelar masyarakat Tanjung pinang menuntut agar Gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau membatalkan rencana swastalisasi gurindam 12, mengedepankan kepentingan masyarakat untuk 30 tahun ke depan dengan maksud mengedepankan kepentingan masyarakat masyarakat Tanjungpinang.

Menolak apapun bahasa dan alasan Gubernur untuk menjalankan swastanisasi proyek lelang taman gurindam 12, Ketua utama FPI KEPRI secara tegas Hajarullah Aswad, Gubernur Kepri jangan terkesan mengedepankan kepentingan kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat Kepri khususnya, kota Tanjungpinang yang menjadi ibukota provinsi Kepulauan Riau.

Bersikaplah layaknya saat mau menjadi Gubernur yang berjanji akan menghidupkan ekonomi kreatif kearifan lokal masyarakat, nah bila Gubernur Kepri tetap menjalankan swastanisasi gurindam 12 bahasa janjinya perlu di ragukan karena kita tidak melihat perjuanganya hanya mencari sponsor atau pihak ketiga akhir Hajarullah Aswad koordinator utama gerakan aksi damai Tolak swastanisasi gurindam 12.

Sumber, Tim