Majelis permusyawaratan umat Islam Indonesia (MPUII ), Prof. DR. Tgk Hasannudin Yusuf Adan MCL.MA Desak Presiden Prabowo Subianto Segera Ganti KapolriLPKAPNEWS, JAKARTA.– Majelis permusyawaratan umat Islam Indonesia (MPUII ), Prof. DR. Tgk Hasannudin Yusuf Adan MCL.MA Desak presiden Prabowo Subianto segera ganti Kapolri dan tidak tegas koruptor serta ringankan beban rakyat.
Gelombang aksi massa yang melanda berbagai daerah di Indonesia terus membesar, menjadikan kantor-kantor DPR sebagai pusat konsentrasi protes. Di jalan-jalan, suara rakyat bergema menuntut Presiden RI turun langsung mendengarkan aspirasi mereka melalui dialog terbuka bersama mahasiswa dan masyarakat.
Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, akademisi sekaligus tokoh nasional, menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi yang kian memanas. Ia menilai tindakan represif aparat berupa tembakan gas air mata dan upaya pembubaran massa justru memperlebar jurang ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.
“Aksi massa tidak akan berhenti hanya karena tekanan atau kekerasan. Satu-satunya cara meredam kemarahan rakyat adalah dengan menghadirkan Presiden RI sendiri dalam dialog terbuka. Di sana semua pihak bisa duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar Prof. Sutan.
Ia meyakini, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hampir 200 hari memimpin negeri ini, menurutnya, Presiden sudah menunjukkan kerja keras yang tidak bisa dipandang remeh. Namun, Prof. Sutan tidak menampik bahwa ada kelemahan di lingkaran birokrasi atau para pembantunya yang dinilai kurang peka terhadap gejolak sosial, sehingga memicu ketidakpuasan publik.
“Ibarat gigi yang sakit parah, lebih baik segera dicabut agar seluruh tubuh tidak ikut merasakan sakit. Begitu pula siapapun yang membuat NKRI ini sakit, harus segera dievaluasi atau dicabut dari jabatannya,” tegasnya.
Senada, aktivis Kepulauan Riau yang dikenal vokal yang disampaikan Prof. Sutan mengenai perlunya Presiden mengambil tindakan tegas terhadap para menteri dan orang-orangnya yang ada lingkungan presiden atau pejabat yang dinilai tidak memikirkan dampak kebijakan bagi rakyat. Menurutnya, pejabat yang mengeluarkan keputusan kontroversial hingga memicu keresahan publik harus segera diganti dengan sosok berkompeten, memiliki keilmuan yang mumpuni, serta hati nurani yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
“Keputusan pemerintah seharusnya menghadirkan solusi, bukan kontroversi. Jangan sampai ada musibah baru hanya karena kelalaian atau kepentingan sempit segelintir elit,” ungkapnya.
Prof. Sutan juga menekankan pentingnya pemerintah mencegah permainan kotor yang merusak sumber daya alam, menggerogoti pajak, serta mengacaukan penerimaan negara dari sektor penting seperti cukai. Ia menilai, Presiden harus memimpin langsung upaya bersih-bersih dari kelompok yang selama ini bermain di balik layar merugikan keuangan negara dan kesejahteraan rakyat.
Menutup pernyataannya, Prof. Sutan kembali menegaskan bahwa dialog terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa adalah jalan terbaik untuk menghentikan gejolak sosial yang sudah memakan korban. “Hentikan air mata dan darah rakyat yang terlalu sering tumpah. Ini waktunya Presiden mendengar suara rakyat, mengambil keputusan tegas, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” pungkasnya.
Sumber, Mardy