Kritik terhadap kenaikan APBD - P Provinsi Kepulauan Riau 2025, GAMNR dan Tokoh Muda BP3KR "Jauh dari Fungsi Mensejahterakan Rakyat

LPKAPNEWS, TANJUNG PINANG - Gerakan Anak Melayu Negeri Riau mengkritik APBD-P Kepri 2025, karena dinilai tidak pro pada rakyat dan tidak efektif dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat. 

Berikut proyek, APBD-P tidak pro pada Rakyat Kepri 2025 mencapai Rp 3,9 3 Triliun, namun Pendapatan Daerah menurun sementara Belanja Negara membengkak terutama untuk ASN dan pejabat, sementara kekurangan pembangunan sektor publik tidak adanya pekerjaan baru peningkatan ekonomi Rakyat sehingga APBD terkesan hanya untuk menghidupi pejabat dan ASN, Provinsi Kepulauan Riau berencana berhutang meskipun pendapatan menurun dan belanja pegawai meningkat yang dapat memperlebar defisit fiskal dan membebankan Rakyat, saran untuk APBD-P, Gerak Anak Melayu Negeri Riau menyarankan agar apbdp fokus pada belanja modal produktif untuk meningkatkan lapangan kerja menguatkan ekonomi rakyat terutama di sektor UMKM dan nelayan dan pariwisata budaya, Efisiensi belanja pegawai bukan menaikkan tunjangan pejabat tegasnya. 

Gerak Anak Melayu Negeri Riau Desak DPR untuk tidak hanya menyetujui apbdp tanpa ada koreksi karena anggaran ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan lebih bersifat konsumtif untuk birokrasi. 

Selain gerak anak melayu Negeri Riau tokoh muda bp3kr andrianti meminta kepada gubernur provinsi Kepulauan Riau dan kepada DPRD Kepulauan Riau untuk transparansi dalam pembahasan dan penggunaan APBD, dia menegaskan tujuan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau adalah untuk memakmurkan masyarakat namun hingga saat ini program pembangunan dalam RPJMD hanya sebatas laporan dan wacana program dan belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat provinsi Kepulauan Riau.

Sementara kondisi ekonomi masyarakat provinsi Kepulauan Riau saat ini semakin terpuruk dengan rendahnya daya beli menurunnya implementasi program pembangunan yang bagus di atas kertas saja ujar Andry Amsy tokoh muda BP3KR. 

Lebih lanjut andrianti menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 7,31 Miliar akibat berkurangnya transfer dana dari APBN menurutnya ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah dalam menggali pendapatan daerah sehingga tergantung pada dana pusat, mana janji PAD Rp 200 Miliar dari sektor kelautan tanyanya, mana target Rp 17 Triliun dari pariwisata? Hanya wacana belaka!

Kritik Andre sambil menggelengkan kepalanya, Belum lagi pengajuan untuk pinjaman pembangunan gedung bahasa ia menilai kebijakan itu membebani Masyarakat terutama melalui pajak kendara bermotor yang menjadi sumber pendapatan utama Provinsi Kepulauan Riau selama ini, jika Pemerintah belum mampu meningkatkan PAD ya, lebih baik jangan paksa membangun dengan cara berhutang, kita heran, mengapa anggota DPRD tidak mempunyai keberanian untuk mengkritik atau sebagai wakil rakyat yang mestinya mengedepankan kepentingan Rakyat dan kesejahteraan Rakyat bukan sekedar ikut menyetujui program Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, ya buktikan kemampuan legislatif jangan terkesan ikut menari di atas penderitaan Rakyat, tegas Andry Amsy tokoh muda BP3KR.

Sumber, Mardy