Kritik terhadap kenaikan APBD - P provinsi Kepulauan Riau 2025, GAMNR dan Tokoh muda BP3KR "Jauh dari Fungsi Mensejahterakan Rakyat"

LPKAPNEWS, TANJUNG PINANG - GAMNR mengkritik APBD-P Kepri 2025 karena dinilai tidak pro-rakyat dan tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. 

Berikut beberapa poin kritik mereka.

- APBD tidak pro-rakyat: 

APBD-P Kepri 2025 mencapai Rp 3,933 Triliun, namun pendapatan Daerah menurun sementara belanja membengkak, terutama untuk ASN dan pejabat.

- Kurangnya pembangunan sektor publik: 

Tidak ada pekerjaan baru dan peningkatan ekonomi rakyat, sehingga APBD terkesan hanya untuk menghidupi pejabat dan ASN.

- Defisit fiskal: 

Pemprov Kepri berencana berutang meskipun pendapatan menurun dan belanja pegawai meningkat, yang dapat memperlebar defisit fiskal dan membebani rakyat.

- Saran untuk APBD-P: GAMNR menyarankan agar APBD-P difokuskan pada:

- Belanja modal produktif untuk menciptakan lapangan kerja.

- Penguatan ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM, Nelayan, dan Pariwisata Budaya

- Efisiensi belanja pegawai, bukan menaikkan tunjangan pejabat.

GAMNR mendesak DPRD untuk tidak hanya menyetujui APBD-P tanpa koreksi, karena anggaran ini dinilai tidak berpihak pada Rakyat dan lebih bersifat konsumtif untuk birokrasi.

Selain GAMNR, tokoh muda BP3KR Andry Amsy meminta Gubernur dan DPRD Kepri transparan dalam pembahasan dan penggunaan APBD. 

Dia menegaskan bahwa tujuan pembentukan Provinsi Kepri adalah untuk kemakmuran Masyarakat, namun hingga saat ini program pembangunan dalam rpjmd hanya sebatas laporan dan wacana program dan belum dirasakan manfaatnya. 

Kondisi ekonomi masyarakat Kepri saat ini semakin terpuruk. Daya beli menurun, dan implementasi program pembangunan hanya bagus di atas kertas ujar Andre. 

Iya juga menyoroti penurunan pendapatan daerah sebesar Rp 7,31 Miliar akibat berkurangnya transfer dana APBN. Menurutnya ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah menggali potensi pendapatan daerah, sehingga masih bergantung pada dana pusat. Mana janji pad Rp 200 miliar dari sektor kelautan? Mana target Rp 17 Triliun dari pariwisata? Hanya wacana belaka kritik Andre. 

Andri juga mengkritik rencana utang Rp 500 juta untuk pembangunan tugu bahasa. Iya menilai kebijakan itu membebani masyarakat terutama melalui pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan utama Kepri selama ini. 

Jika Pemerintah belum mampu meningkatkan PAD, lebih baik tidak membangun dengan hutang tegasnya. Iya juga mendesak anggota DPRD Kepri untuk lebih vokal menyampaikan aspirasi Masyarakat. Jangan hanya diam dan menyetujui usulan Pemerintah pungkasnya.

Sumber, Mardy