Dinamika Sikap Muhammadiyah: Dari Kritik Tajam hingga "Restu" Bersyarat untuk Dewan PerdamaianLPKAPNEWS.COM, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) di Davos, Swiss, memicu gelombang diskusi di internal Muhammadiyah. Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber media, sikap Muhammadiyah bertransformasi dari kekhawatiran mendalam menjadi dukungan dengan catatan kritis setelah mendapatkan penjelasan langsung dari Istana.
1. Alarm Awal: Kekhawatiran akan Siasat Licik dan Beban Fiskal
Sebelum pertemuan di Istana pada 3 Februari 2026, sejumlah tokoh Muhammadiyah menyuarakan peringatan keras.
Anwar Abbas (Ketua PP Muhammadiyah): Dalam laporannya di Democrazy.id
dan Warta Kota, Anwar Abbas memperingatkan Presiden Prabowo untuk waspada terhadap "siasat licik" Amerika Serikat dan Israel di balik BoP. Ia juga menyoroti aspek ekonomi, menyebut iuran keanggotaan sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 16,7 triliun) sangat memberatkan APBN dan harus dikaji ulang berdasarkan kemampuan fiskal negara.
Iman Addaruqutni (Ketua LHKI PP Muhammadiyah): Melalui Tempo dan InfoMu, ia mengkritik absennya Palestina sebagai subjek dalam dewan tersebut. "Palestina tidak ada di dalam dewan, tetapi justru menjadi objek pembahasan. Ini harus dikritisi," tegasnya. Muhammadiyah khawatir Indonesia justru akan "melunak" dalam membela Palestina demi kepentingan diplomasi di forum bentukan Trump tersebut.
2. Kritik dari Aktivis dan Pengamat Muhammadiyah
Selain struktur pimpinan, nada skeptis juga muncul dari kalangan aktivis dan akademisi Muhammadiyah:
PWMU.CO
(Media Muhammadiyah Jawa Timur): Menuliskan analisis tajam yang mempertanyakan apakah BoP adalah forum perdamaian asli atau sekadar "klub eksklusif oligarki" karena kursi keanggotaan permanennya bisa "dibeli" dengan donasi besar. Tulisan tersebut menyebut keterlibatan Indonesia berisiko menjadi "stempel legitimasi" bagi agenda sepihak negara-negara besar.
Hidayat Nur Wahid (Tokoh Politik/Muhammadiyah): Mengingatkan bahwa partisipasi Indonesia harus tetap berpegang teguh pada amanat konstitusi UUD 1945 untuk menghapuskan penjajahan, bukan sekadar mengikuti tren diplomasi internasional.
3. Pasca-Pertemuan Istana: Dukungan dengan Syarat "Pintu Keluar"
Sikap Muhammadiyah tampak melunak namun tetap waspada setelah Presiden Prabowo mengundang ormas Islam ke Istana pada Selasa (3/2/2026).
Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah): Menyatakan bahwa setelah mendengar penjelasan utuh dari Presiden, Muhammadiyah kini memahami dan mendukung langkah pemerintah. Namun, dukungan ini diberikan dengan kepercayaan bahwa Presiden akan menggunakan posisi Indonesia untuk mengirim pasukan perdamaian guna melindungi rakyat Gaza secara langsung.
Komitmen Presiden: Berdasarkan laporan Kompas dan MUI, Presiden Prabowo menjanjikan satu poin penting kepada para tokoh Islam: Indonesia siap keluar dari Dewan Perdamaian (BoP) jika dalam perjalanannya lembaga tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan kemerdekaan Palestina atau merugikan prinsip politik luar negeri Indonesia.
Kesimpulan Komparasi
Secara garis besar, perdebatan di internal Muhammadiyah menunjukkan fungsi kontrol organisasi tersebut terhadap pemerintah. Meskipun pada akhirnya PP Muhammadiyah memberikan "lampu hijau" kepada Presiden Prabowo, mereka tetap memberikan catatan merah terkait transparansi anggaran (iuran US$ 1 miliar) dan konsistensi terhadap hak-hak politik bangsa Palestina yang tidak boleh dikorbankan demi pengakuan di panggung internasional. ***
(Redaksi)