Ketika “Cangkem” Menjadi Masalah NegaraLPKAPNEWS.COM - Polemik yang menyeret Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, bukan sekadar soal satu kata yang terucap. Ia telah berkembang menjadi perdebatan tentang adab kekuasaan, etika pejabat publik, dan relasi negara dengan organisasi keagamaan yang memiliki tradisi intelektual panjang seperti Muhammadiyah.
Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Dahnil dari jabatannya. Permintaan itu muncul setelah Dahnil melontarkan kata “cangkem” saat merespons kritik Anwar Abbas, tokoh senior Muhammadiyah, terkait kebijakan dan tata kelola katering haji.
Secara substansi, kritik Anwar Abbas bukan serangan personal. Ia justru menyoal aspek transparansi, profesionalitas, dan evaluasi penyedia layanan haji—isu yang menyangkut hajat jutaan jemaah. Dalam tradisi Muhammadiyah, kritik semacam itu adalah bagian dari etika amar ma’ruf, bukan permusuhan politik.
Namun respons yang muncul justru melompat ke wilayah personal.
Di sinilah psikologi kekuasaan bekerja.
Ketika seseorang berada dalam jabatan publik, setiap kata yang diucapkan tidak lagi berdiri sebagai ekspresi pribadi. Ia membawa simbol negara. Bahasa yang kasar, meski mungkin dimaksudkan sebagai satire atau sindiran, akan selalu dibaca sebagai sikap institusional, bukan sekadar emosi sesaat.
Farid Idris menyebut respons Dahnil mencerminkan arogansi dan ketidakmatangan emosional. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Dalam etika pemerintahan, kemampuan mengelola kritik adalah indikator kedewasaan kekuasaan. Semakin tinggi jabatan, semakin rendah toleransi publik terhadap bahasa yang dianggap merendahkan.
Masalah ini menjadi semakin sensitif karena menyangkut Muhammadiyah. Sejak lama, persyarikatan ini menegaskan diri sebagai gerakan dakwah dan intelektual, bukan organisasi politik. Maka ketika nama Muhammadiyah diseret ke dalam manuver politik atau konflik verbal pejabat negara, resistensi internal pun muncul.
Beberapa kader menilai Dahnil, yang tidak lagi aktif dalam struktur resmi persyarikatan, masih kerap menggunakan kedekatan historis dengan Muhammadiyah sebagai legitimasi di ruang publik. Dalam konteks inilah ucapan kasar terhadap Anwar Abbas dibaca bukan sekadar salah ucap, melainkan melukai marwah kolektif.
Desakan pencopotan yang disampaikan Farid Idris bukan sekadar tuntutan personal. Ia dibingkai sebagai upaya pemulihan moral dan peringatan dini bagi pemerintah. Pesannya sederhana tapi tegas: negara ini tidak hanya berdiri di atas kekuasaan, tetapi juga adab.
Dalam psikologi publik, kepercayaan tidak runtuh karena satu kebijakan gagal, melainkan karena simbol-simbol kecil yang diabaikan. Bahasa pejabat adalah salah satu simbol terpenting. Ketika seorang wakil menteri tidak mampu menjaga lisannya, publik mulai meragukan kemampuannya menjaga tata kelola yang lebih kompleks.
Hingga kini, Dahnil belum memberikan klarifikasi resmi. Pemerintah pun belum menyampaikan sikap. Namun polemik ini telanjur menjadi cermin: bahwa di era keterbukaan, pejabat publik tidak hanya dinilai dari kinerja, tetapi juga dari cara berbicara saat dikritik.
Kasus ini pada akhirnya mengajukan pertanyaan mendasar kepada Presiden Prabowo:
apakah etika komunikasi pejabat akan dianggap sebagai urusan sepele, atau sebagai fondasi penting kepercayaan publik?
Karena bagi rakyat, terutama jutaan calon jemaah haji, profesionalitas pelayanan tidak bisa dipisahkan dari sikap dan adab mereka yang mengelolanya.
Dan dari situlah kritik lahir—bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa adab selalu rapuh.