Saya baca ini berita, lumayan lama saya diam.Bukan karena tidak mau bicara, tapi karena sedih campur heran.
Ada warga, komunitas, relawan, pengusaha yang bergerak cepat kumpul donasi.
Bukan ratusan juta, tapi miliaran rupiah.
Tanpa ribut. Tanpa minta panggung.
Tapi yang keluar dari sebagian pejabat malah kalimat begini:
seolah-olah itu cuma “sok paling paling kerja”.
Yang lain lebih cepat bicara soal izin, audit, laporan, prosedur, bahkan nadanya sudah seperti peringatan keras bernada ancaman.
Saya mau ja tanya pelan-pelan saja:
itu orang lagi tenggelam kodong pak, kita mau tanya KTP dulu atau mau ki tolong dulu?
Karena kalau mau jujur belajar dari sejarah, negeri ini pernah punya pemimpin yang tahu bedanya aturan dan kemanusiaan.
Kita ingat semua, tsunami Aceh 2004.
Waktu negeri ini lumpuh, jaringan putus, ribuan nyawa hilang.
Begitu dapat laporan dari staff nya kalau korbannya kemungkinan ribuan bahkan lebih, beliau langsung bergerak bahkan tidak tunggu besok.
Langsung keluar perintah agar obat dikumpulkan malam itu juga.
Gudang obat terkunci di mana yang pegang kunci masih belum ketemu rumahnya…?
Perintahnya jelas: cari sampai dapat rumahnya, kalau tidak ketemu langsung buka paksa, tembak saja gemboknya…
Uang susah keluar karena prosedur?
Beliau bilang kurang lebih begini:
“Kau kerja dulu. Tanggung jawab semuanya di saya, kamu adalah pegawai, saya atasan mu, kalau kamu takut atau tidak bsia kerja letakkan jabatan, kalau ada pelanggaran saya yang tanggungjawab, saya siap masuk penjara.”
Itu bukan soal berani melanggar aturan, tapi berani pasang badan demi nyawa manusia.
Makanya Pak JK dikenang, bukan cuma sebagai Wakil Presiden, tapi sebagai pemimpin saat krisis, juru damai dari timur yang kerjanya pakai hati.
Sekarang kita bandingkan dengan hari ini.
Di saat rakyat bergerak, ada yang malah sibuk mengomentari.
Di saat relawan kerja cepat, ada yang lebih cepat ingatkan terkait prosedur dengan nada ancaman.
Padahal korban bencana tidak bisa makan regulasi.
Tidak bisa minum pasal.
Tidak bisa berteduh di balik audit.
Prosedur itu memang penting, iya.
Akuntabilitas itu memang wajib, iya.
Tapi jangan jadikan aturan sebagai alasan untuk memperlambat empati dan bantuan yang sangat di butuhkan dengan segera.
Karena kalau niat baik saja dicurigai, kalau solidaritas dianggap ancaman, rakyat bisa kehilangan kepercayaan.
Ini bukan soal politik.
Ini soal rasa.
Dulu ada pemimpin yang berkata,
“Biar saya yang tanggung jawab semuanya.”
Hari ini, yang sering terdengar justru,
“Bukan kewenangan saya.”
“Tunggu mekanisme.”
“Jangan sampai melanggar aturan.”
Semoga kita tidak lupa, di saat bencana, yang paling dibutuhkan rakyat itu adalah aksi cepat, empati, dan keberanian mengambil keputusan, bagaimana pun juga tetap saja publik bisa menilai mana yang sebenarnya wilayah yang tidak butuh bantuan asing dan mana yang sebaiknya menerima bantuan segera dari siapapun, baik dari warga sendiri atau bahkan dari asing.
Sejarah sudah kasih contoh.
Tinggal mau belajar atau tidak.
Majuki daeng ucu…, tabe karaeng.
(Redaksi)