LPKAPNEWS, – Majelis Hikmah dan Kebijakan Publik (MHKP) Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Politik terkait dengan ”
Politik Kepartaian dan Masadepan Bangsa”. Kegiatan yang berlangsung Sabtu
(12/7) di aula Gedung Dakwah Muhammadiyah di Jalan Sisingamangaraja 136 Medan
itu akan menghadirkan beberapa tokoh politik Sumatera Utara.
Beberapa tokoh yang diharapkan hadir peneliti
independen, dan politisi lintas partai.Di antaranya Dr Warjio dari Universitas
Sumatera Utara (USU), Dr Faisal Riza dari UIN Sumatera Utara, Dr Mujahiddin
dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Soetarso dari PDI-P, Dr
Amsal Nasution dari PKS, Edisaputra dari PAN, Budi Setiawan Siregar dari Partai
Gerindra, Djamaluddin Pohan dari Partai Ummat, dan Ahmad Arif dari Partai
Demokrat.
Diskusi digagas MHKP PWM Sumatera Utara itu di
tengah kegalauan publik atas arah demokrasi Indonesia yang kian kabur oleh
polarisasi dan pragmatisme politik. Diskusi dipandu oleh moderator Dr
Sahran Saputra.Ketua LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar menjelaskan, kegiatan
ini merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah dalam
mengarusutamakan dialog yang tercerahkan
Diskusi ini bukan sekadar refleksi. Tetapi bagian
dari upaya merawat kewarasan publik dalam melihat politik secara substansial,
bukan hanya seremonial dan elektoral,” ujar Shohibul Anshor Siregar.Menurutnya,
Muhammadiyah tengah menyiapkan landasan pemikiran yang kokoh menjelang Muktamar
tahun 2027 yang akan digelar di Medan.
Melalui diskusi-diskusi tematik bulanan ini,
LHKP-PWMSU menghimpun gagasan-gagasan bening dari para akademisi dan peneliti
independen, yang akan dijadikan masukan penting dalam perumusan arah perjuangan
ke depan.Politik Kepartaian, Cermin Kegamangan BangsaDiskusi kali ini
memusatkan perhatian pada dinamika politik kepartaian yang semakin kehilangan
akar ideologis dan terjebak dalam pusaran kekuasaan jangka pendek.
Pada diskusi itu, diharapkan sejumlah pembicara
menyoroti lemahnya partai politik dalam menjalankan fungsi kaderisasi,
pendidikan politik, serta keterhubungan dengan rakyat. Dalam konteks itu,
Siregar menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak akan bersikap apatis, tetapi justru
hadir untuk menawarkan optimisme yang rasional.”Kita tidak sedang mencari
musuh, tapi mencari sebab. Mengapa bangsa ini, yang dahulu lebih unggul dari
Tiongkok dan India dalam berbagai ukuran kecuali jumlah penduduk, justru kini
tertinggal? Jawabannya ada pada ketidakmampuan melakukan dekolonisasi,” papar
Siregar.
Ketua MHKP PWM Sumatera Utara yang juga dosen di
UMSU itu merujuk pada pandangan tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon, Edward
Said, dan Gayatri Spivak dalam menjelaskan bagaimana mentalitas terjajah yang
belum selesai menjadi penghambat utama pembangunan nasional. Ia juga mengutip
pemikiran ekonom seperti almarhum Faisal Basri dan Sritua Arief, serta
sastrawan Mochtar Lubis yang melihat krisis karakter dan moral sebagai akibat
dari ketidaksadaran sejarah bangsa.
Diskusi yang berlangsung sehari itu diharapkan akan
memantik pengungkapan banyak hal terkait dengan situasi politik pasca-Pemilu
lalu.
Agenda Berkelanjutan: Ekonomi, Umat, dan
Konstitusionalitas.
Ketua LHKP-PWMSU Shohibul Anshor Siregar
menjelaskan bahwa majelisnya tidak akan berhenti membahas isu
politik kepartaian. Siregar menyampaikan bahwa diskusi-diskusi mendatang akan
menyentuh tema-tema krusial lain seperti ekonomi dan kemaslahatan umat, sistem
perwakilan, pemilu berintegritas, serta konstitusionalitas pengelolaan sumber
daya alam.
Semua tema itu dirancang untuk mempersiapkan basis
pemikiran kritis menuju Muktamar Muhammadiyah 2027.Sebagai penutup, Siregar
menyampaikan harapannya agar diskusi ini mampu menginspirasi gerakan
intelektual di berbagai level organisasi dan masyarakat.”Muhammadiyah tidak
ingin sekadar berdiri di menara gading akademik. Kita ingin hadir di tengah
rakyat, menawarkan gagasan dan jalan keluar. Ini bukan semata kerja LHKP, tapi
bagian dari dakwah pencerahan Muhammadiyah untuk bangsa,” jelasnya.
Editor,
Angcel
Sumber,
Infomu