Menyoal Sekolah Rakyat, Menjawab Tantangan Pendidikan atau Sekadar Pemenuhan Kepuasan Politis?

 

LPKAPNEWS – Pada 14 Juli 2025, sekolah rakyat mulai diselenggarakan serentak di berbagai wilayah Indonesia. Inisiatif ini tentu sangat menggembirakan, mengingat betapa pentingnya akses pendidikan yang merata untuk seluruh anak bangsa.

Dalam konteks ini, sekolah rakyat dapat menjadi tonggak awal untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, di balik potensi besar program ini, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati dan dipertanyakan agar tujuan besar ini tidak menjadi sia-sia.

Pemerintah Indonesia sejatinya sudah berusaha keras untuk mengentaskan masalah pendidikan di negeri ini. Berbagai kebijakan telah diambil untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Salah satu langkah besar yang ditempuh adalah dengan mendirikan sekolah rakyat.

Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, terutama dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Tujuan mulia ini sangat relevan dengan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia yang masih banyak menyisakan ketimpangan, terutama dalam hal pendidikan.

Sekolah rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang sebelumnya tidak mampu bersekolah, baik karena faktor ekonomi maupun keterbatasan akses, untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik.

Dengan adanya sekolah rakyat, diharapkan mereka dapat memperoleh bekal pengetahuan yang cukup untuk menghadapi tantangan dunia di masa depan.

Dengan kata lain, program ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun Indonesia melalui pendidikan inklusif, yang memungkinkan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama dalam meraih cita-cita.

Pemisahan Anak Miskin dari Sekolah Umum, Solusi atau Masalah Baru?

Sasaran utama dari sekolah ini adalah anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Mereka dianggap sebagai kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam sistem pendidikan formal.

Sekolah rakyat pun dipandang sebagai solusi bagi kelompok ini, dengan memberi mereka pendidikan secara cuma-cuma atau dengan biaya yang sangat terjangkau.

Meskipun niatnya baik, pemisahan antara anak-anak miskin yang bersekolah di sekolah rakyat dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta yang memiliki kurikulum, jelas menjadi masalah yang perlu dicermati.

Mengapa? Pendidikan yang dipisahkan seperti ini justru dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada.

Anak-anak yang terpisah dalam sekolah rakyat ini mungkin akan merasa terstigma sebagai ‘anak miskin’. Mereka akan mengalami isolasi yang bisa merugikan perkembangan mental dan sosial mereka.

Pendidikan seharusnya tidak hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan kesetaraan, membangun rasa percaya diri, dan menghilangkan diskriminasi.

Dengan adanya pemisahan yang jelas ini, apakah tujuan untuk menciptakan kesetaraan pendidikan benar-benar tercapai?

Sekolah Rakyat dan Alat Kepuasan Politis

Selain masalah terkait pemisahan dan stigma sosial, ada pula kekhawatiran yang muncul mengenai keberlanjutan sekolah rakyat ini.

Pemerintah memang sudah berusaha keras dengan menyediakan sekolah rakyat yang dilaksanakan dalam waktu yang cepat.

Namun, jika sekolah rakyat ini hanya didirikan untuk memenuhi kebutuhan politik sesaat dan tidak dibarengi dengan perencanaan jangka panjang yang matang, maka program ini berisiko gagal.

Kita tidak boleh lupa bahwa pendidikan bukanlah hal yang bisa dipandang remeh atau dijadikan alat untuk meraih kepuasan politis semata. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Jika sekolah rakyat ini hanya ada sebagai wujud kepuasan politik, maka masa depan peradaban bangsa Indonesia akan terancam.

Sekolah rakyat harus dipastikan memiliki kualitas yang setara dengan sekolah negeri dan swasta. Kurikulum yang digunakan pun harus jelas, sesuai dengan standar nasional, dan dilaksanakan oleh tenaga pengajar yang kompeten.

Selain itu, infrastruktur sekolah harus memadai, dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Jika tidak, maka sekolah ini justru akan menjadi sebuah ‘lompatan kecil’ yang tidak memberikan manfaat besar bagi masa depan bangsa ini.

Dukungan dari seluruh pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga tentang kualitas pembelajaran, akses teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang akan mengajar anak-anak di sekolah rakyat.

Saya meyakini bahwa sekolah rakyat adalah sebuah langkah strategis yang baik untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.

Dengan pendekatan yang holistik dan inklusif, program ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan, serta meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, program ini memiliki potensi untuk menjadi model pendidikan inklusif yang dapat diadaptasi di berbagai wilayah.

Pemerintah, masyarakat, dan semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan kualitas yang baik dan berkelanjutan.

Dengan begitu, sekolah rakyat bisa menjadi salah satu pilar utama dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik melalui pendidikan yang adil dan merata. 

Editor, Angcel

Sumber, PWMU