LPKAPNEWS, TANJUNG PINANG - Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) menyoroti secara serius dugaan praktik pungli dan lemahnya layanan e-ticketing oleh PT. Maju Karya Perkasa (MKP), sebagaimana dilaporkan dalam pemberitaan Presmedia.id berjudul “Dugaan Korupsi dan Pungli E-Ticketing, KSOP Nilai Layanan PT. MKP Tidak Maksimal, APH Juga Ikut Dipungli” ,26 Juli 2025.
Dalam siaran persnya, Ketua GAMNR Said Ahmad Syukri menyatakan bahwa kerja sama tersebut tidak berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan justru membuka ruang penyimpangan keuangan, termasuk dugaan pungli terhadap aparat penegak hukum.
E-ticketing ini justru menambah beban masyarakat dan membuka celah pungli. Tidak ada efek terhadap PAD, pelayanannya buruk, dan sistemnya tidak transparan. Sudah saatnya dievaluasi total,” tegas Syukri.
GAMNR Tanjung Pinang menilai:
PT. MKP gagal menjalankan pelayanan maksimal, sebagaimana diakui KSOP.
Masyarakat dan penumpang pelabuhan tidak mendapatkan manfaat nyata dari sistem ini.
Dugaan pungli terhadap aparat maupun pengguna jasa pelabuhan mencoreng nama baik institusi dan menciptakan ketidakadilan.
Tuntutan GAMNR Tanjung Pinang:
1. KSOP dan Dinas Perhubungan Provinsi Kepri harus meninjau ulang dan menghentikan kerja sama dengan PT. MKP jika terbukti tidak memberi kontribusi signifikan terhadap pelayanan dan PAD.
2. Aparat penegak hukum (APH) harus mengusut tuntas dugaan pungli dan praktik rente dalam sistem e-ticketing ini secara terbuka.
3. Pemprov Kepri harus mempertimbangkan sistem pengelolaan tiket berbasis digital yang transparan dan langsung dikelola oleh pemerintah atau BUMD, bukan pihak swasta tanpa kontrol publik.
GAMNR tidak akan diam jika praktik rente dan korupsi dibiarkan merusak sistem transportasi publik di Kepri. Pelayanan publik harus kembali untuk rakyat, bukan jadi ladang bisnis gelap,” pungkas Syukri.
Editor, Angcel
Sumber, Mardy