Andry Amsy Meminta Pelantikan Direktur
Operasional PT. Pelabuhan Karimun Segera Di Tinjau UlangLPKAPNEWS, TANJUNG PINANG - Tokoh muda kepri, Andry Amsy dengan tegas menolak pelantikan Direktur Operasional PT pelabuhan Karimun yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 14/PANSEL / VII/2025 tertanggal 14 Juli 2025.
Menurut Andry Amsy, sosok yang telah ditunjuk dan dilantik tanggal 16 Juli 2025 di kediaman rumah dinas Bupati Karimun tersebut memiliki rekam jejak yang buruk yakni terlibat sebagai saksi dalam beberapa kasus korupsi saat menjabat di suatu bidang jabatan BUMD kota Tanjungpinang yakni Zondervan pernah muncul dalam audit kasus korupsi BUMD Tanjungpinang yang lalu sempat menyeret sejumlah nama salag satunya Asep Nana Suryana dalam penyalahgunaan dana non usaha senilai 517 juta dalam laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan kepulauan Riau.
Zondervan tercatat ikut menggunakan dana sebesar 403 juta yang berasal dari pinjaman Bank Riau Kepri yang sejatinya diperuntukkan bagi operasional BUMD Tanjungpinang, namun dipakai tidak sesuai dengan peruntukan.
Disebut dalam audit resmi, Zondervan tidak pernah proses hukum, penegakan hukum hanya menjerat salah satu terdakwa yakni Dhiya Widjiasih yang dijatuhi hukum pidana.
Jelas Andry lebih jauh dan juga Zondervan pernah diperiksa terkait kasus Exs Bupati Bintan Apri Sujadi tentang kuota rokok dan dalam kesaksianya Zondervan mengakui pernah menyetor jatah dari seseorang ke M Yatir itu di ungkapkan saat menjad saksi di persidangan.
Foto Zondervan tidak pernah proses hukumMaka dari itu, kami akan mengawal Zondervan ini sampe beliau di berhentikan oleh pemangku kebijKan di Kabupaten Karimun. sepertinya PANSEL masuk angin dan tidak melihat tentang hebatnya putra2 Daerah Karimun meminpin malah mengambil dari luar, ini sangat miris.
Kembalinya nama Zondervan dalam struktur BUMD Karimun sebagai Direktur Operasional muncul kekhawatiran publik tentang integritas proses seleksi dan transparasi rekam jejak kandidat, karena ini jabatan publik apalagi menyangkut uang rakyat harus diisi oleh sosok yang bersih bukan nama yang pernah bermasalah tegas Andry Amsy, Rabu 23/juli yang lalu dikediamannya.
Andry Amsy meminta secara tegas agar Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun lebih mengedepankan transparansi yang berorientasi kepada kepentingan Masyarakat dan tidak mencederakan Citra tata kelola BUMD yang seharusnya bersih, jika pemerintah tetap melanjutkan hasil pelantikan tanpa membuka ruang klasifikasi atau audit ulang terhadap nama-nama bermasalah bukan tidak memungkinkan kepercayaan Masyarakat terhadap BUMD Daerah Karimun akan terkikis terutama kepada PANSEL tersebut tegasnya.
Kita mendukung beberapa Ormas mulai
menegaskan tentang hasil PANSEL ini dan mungkin minggu depan kita akan
menyurati Pemerintah Kabupaten Karimun dan DPRD Karimun untuk sama-sama
memerhatikan hasil pemilihan Direktur Operasional PT. Pelabuhan Karimun agar
terciptanya transparansi publik, akhir Andry Amsy
Editor, Angcel
Sumber, Mardy