Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Pemerintah Kota Padang, Laporan Keuangan Tahun 2024

 

Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2024, BPK memantau tindak lanjut Kota Padang terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kota Padang Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang dan DPRD.

LPKAPNEWS.COM, PADANG — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang periode 2020–2024. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang bersama DPRD, Sabtu 11 Oktober 2026.

Hasil Pemantauan Secara Umum

Secara keseluruhan, dari 161 temuan yang melahirkan 590 rekomendasi dalam lima tahun terakhir, status penyelesaian per akhir 2024 adalah sebagai berikut:

Tahun LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
2020	28	59	35	24	0	0
2021	23	87	61	26	0	0
2022	45	183	139	44	0	0
2023	35	114	87	25	2	0
2024	30	147	63	39	45	0
Total	161	590	385	158	47	0

Sesuai: 385 rekomendasi (65,3%) — telah diselesaikan sesuai ketentuan

Belum Sesuai: 158 rekomendasi (26,8%) — telah ditindaklanjuti namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria

Belum Ditindaklanjuti: 47 rekomendasi (8,0%) — masih dalam proses

Tidak Dapat Ditindaklanjuti: 0 rekomendasi

BPK menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut tidak ada yang memengaruhi opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Kemajuan Tindak Lanjut Isu Strategis Tahun 2021

Salah satu perhatian utama adalah permasalahan defisit keuangan dan utang belanja yang tercatat senilai Rp36.197.358.733,26 pada LKPD Tahun 2021. Atas hal tersebut, dua rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti:

Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD telah meningkatkan kecermatan penyusunan APBD dengan mendasarkan proyeksi pendapatan pada angka yang benar-benar dapat direalisasikan, guna mencegah ketidakcukupan dana belanja;

Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah telah memperketat pengelolaan kas dengan memastikan ketersediaan sumber dana sebelum menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pembayaran belanja daerah.

Masih Dalam Proses Penyelesaian

Dua langkah strategis lainnya masih dalam proses tindak lanjut:

Rasionalisasi anggaran — Sekretariat Daerah diminta mempercepat koordinasi dengan BPKAD untuk menyusun langkah konkret mengatasi defisit, termasuk pemangkasan kegiatan yang tidak mendesak dan tidak menjadi prioritas;

Pemulihan Dana Alokasi Khusus (DAK) — Dana DAK yang telah digunakan pada Tahun 2021 harus dipulihkan melalui pengalokasian anggaran Tahun 2022 sebesar Rp20.238.563.365,91 untuk kegiatan yang bersumber dari DAK.

Editor Angcelherman

Sumber Laporan ini disusun berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Propinsi Sumatra Barat