LSM Gerakan Tuntas Korupsi (GETUK) Kepri Pertanyakan Pinjaman Rp400 Miliar Pemprov Kepri ke Bank Jawa Barat (BJB) 

LPKAPNEWS.COM, TANJUNGPINANG – LSM Gerakan Tuntas Korupsi (Getuk) Kepri menyoroti rencana pinjaman daerah sebesar Rp 400 miliar.

​Ketua LSM Getuk Kepri, Jusri Sabri mempertanyakan transparansi proses persetujuan pinjaman tersebut di legislatif.

​"Apa urgensi pinjaman Rp 400 miliar yang sudah disetujui DPRD Kepri?" tanya Jusri kepada media ini, Minggu (8/3/2026).

​Ia menilai hingga saat ini belum ada pernyataan dan keterangan resmi mengenai kesepakatan bersama antara Pemprov dan DPRD .

​"Sampai sekarang tidak ada keterangan dan Penjelasan resmi dari DPRD," ucapnya heran.

​Pihaknya mendesak agar dasar-dasar persetujuan pinjaman tersebut segera diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

​"Kalau sudah setuju, umumkan ke masyarakat alasannya apa agar semuanya menjadi jelas," tegas Jusri.

​Jusri menambahkan bahwa masyarakat di media sosial mulai gaduh membicarakan urgensi dari pinjaman fantastis tersebut.

​"Masyarakat sudah gaduh, apalagi dengan suku bunga pinjaman sebesar 7,75 % per tahun yang pastinya menjadi masyarakat yang membayarnya, saya bertanya dulu apa urgensi pinjaman ini," tuturnya lagi.

​Dirinya mengimbau para wakil rakyat agar memberikan penjelasan teknis dan tidak hanya fokus pada program pokir.

​"DPRD harus menjelaskan, jangan kerjaannya makan pokir saja karena itu beban bagi masyarakat Kepri," sindir Jusri.

​Secara pribadi, ia menyatakan tidak sepakat dengan langkah peminjaman uang dalam jumlah yang sangat besar.

​"Kalau secara pribadi, saya jelas tidak setuju dengan rencana pinjaman daerah ini," ungkapnya blak-blakan.

​Ia membandingkan dengan pinjaman sebelumnya yang memiliki target pembangunan infrastruktur yang jauh lebih konkret.

​"Pinjam duit itu harus ada penjelasan, contohnya untuk jembatan seperti yang kemarin-kemarin," kata dia.

​Jusri mengkhawatirkan beban pembayaran utang tersebut nantinya akan memberatkan masyarakat melalui skema pajak daerah.

​"Rakyat yang akan membayar utang itu, bukan pejabat secara pribadi," ucap pria ini dengan nada tinggi

​Kondisi ekonomi Kepri saat ini menurut pantauannya juga sedang mengalami penurunan daya beli yang cukup terasa.

​"Saya lihat ekonomi agak menurun, daya beli masyarakat sekarang sedang turun," jelas Jusri memberikan penilaian.

​Aktivis antikorupsi ini berjanji akan terus mengawal persoalan pinjaman ke Bank BJB tersebut hingga tuntas.

​"Uang Rp 400 miliar itu bukan sedikit, kami dari LSM akan terus mengawal ini," pungkasnya.

Sumber, Mardy